PAMATANG RAYA , PERDA.ID – Sebanyak 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik menjadi Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Kamis (30/4/2026). Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pamatang Raya, Sumatera Utara.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Pelantikan ini didasarkan pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui nomor 06457/R-AK.02.03/SD/F.III/2026, 11006/R-AK.02.03/SD/F.III/2026, dan 17707/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026. Selain itu, juga merujuk pada rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/800/III/2026 terkait jabatan Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah.

Hadir sebagai saksi, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit serta Asisten Administrasi Umum Akmal H. Siregar. Prosesi juga disaksikan tokoh agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik sebagai bentuk peneguhan moral dan tanggung jawab jabatan.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas pelayanan publik di Simalungun.

“Pejabat yang dilantik harus mampu beradaptasi dengan cepat, meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kompetensi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks,” ujar Sekda membacakan amanat Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah guna mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Semangat Baru Simalungun Maju”.

“Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kerja sama dan kesatuan langkah seluruh aparatur. Kebersamaan menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan daerah,” lanjutnya.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Simalungun berharap kinerja organisasi semakin efektif dan efisien, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pemkab Simalungun Lantik 45 Pejabat, Sekda Tekankan Profesionalisme ASN.

RAYA PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan strategi rekrutmen dan peningkatan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dibahas secara mendalam dalam rapat Forum Komunikasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (14/4).

Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan seluruh penduduk Simalungun terjamin dalam layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Hadiri Rakon MBG di Parapat, Wakil Bupati Simalungun Tegaskan Pengawasan Ketat

Dalam arahannya, Sekda Mixnon Andreas Simamora menyoroti tantangan administratif yang sering muncul di lapangan, terutama terkait akurasi data kepesertaan.

“Fokus utama pembenahan saat ini adalah sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Mobilitas penduduk, seperti pindah domisili, seringkali memicu ketidaksesuaian data yang harus segera diperbarui agar pelayanan tidak terhambat,” tegas Mixnon.

Beliau juga menginstruksikan agar sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif dan transparan guna mencegah terjadinya miskomunikasi mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Peringati Hari Jadi ke-193 Simalungun, Bupati Anton Saragih Ziarah ke Makam Raja Sang Nauwaluh di Bengkalis

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Siantar, Bayu Indra, yang hadir dalam forum tersebut, mengingatkan bahwa penguatan JKN merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban regulasi untuk mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan penduduknya ke dalam segmen kepesertaan yang sesuai.

“Inspektorat daerah diharapkan berperan aktif melakukan review perencanaan agar target prioritas nasional ini tercapai. Pengecekan data penduduk secara berkala, baik kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Pekerja Penerima Upah (PPU), sangat krusial dilakukan,” jelas Bayu.

Pertemuan strategis ini mempertegas pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyukseskan program jaminan kesehatan di Bumi Habonaron Do Bona. Hal tersebut terlihat dari hadirnya jajaran pejabat esensial di lingkungan Pemkab Simalungun, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Albert Saragih, Asisten Administrasi Umum Akmal H. Siregar, hingga Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mudahalam Purba.

BACA JUGA :Bupati Simalungun: Hari Jadi ke-193 Momentum Perkuat Jati Diri Budaya

Keterlibatan lintas sektor juga diperkuat oleh kehadiran Plt. Kadis Kesehatan dr. Debora Evalinch Sigit, Kadis Sosial Osnidar Marpaung, Kepala BPKPD Simson Sauttua Pardomuan, serta Kadis Capil Tiarli E. Sinaga. Dari sisi penyelenggara jaminan kesehatan, hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Simalungun, Korri Melvaida Manurung, beserta perwakilan OPD terkait lainnya.

Rapat yang berlangsung konstruktif tersebut diakhiri dengan sesi diskusi teknis antar-OPD. Fokus utama dalam diskusi penutup ini adalah merumuskan langkah konkret terkait percepatan pembersihan data (data cleansing) serta penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih efektif guna menjamin kepastian layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Simalungun.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pertahankan Predikat UHC, Pemkab Simalungun Perkuat Sinergi Data JKN.