SIMALUNGUN – PERDA.ID | Aliansi BEM SI dan Forum Pemuda Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Simalungun, Senin (06/04/2026). Aksi ini bertujuan untuk mengkritisi arah kebijakan anggaran tahun 2026 yang dinilai harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan administratif semata.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa beberapa ekor tikus sebagai simbol peringatan keras terhadap potensi penyimpangan dan pemborosan anggaran. Salah satu poin krusial yang dipersoalkan adalah anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Simalungun yang disebut mencapai angka fantastis.
Massa aksi sempat mengekspresikan kekecewaannya karena dari total 50 anggota DPRD Simalungun, tidak ada satu pun wakil rakyat yang hadir menemui mereka. Mahasiswa akhirnya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Simalungun.
Meski sempat terjadi dialog, mahasiswa menilai jawaban pihak Sekwan masih bersifat normatif dan belum menyentuh substansi. Sebagai komitmen awal, mahasiswa mendesak Sekwan untuk menandatangani Pakta Integritas di atas materai guna menjamin aspirasi tersebut diteruskan langsung kepada pimpinan DPRD.
Kritik terhadap pengelolaan anggaran ini juga ditegaskan oleh Koordinator Forum Pemuda Simalungun, Rifki Muflih Rambe. Melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya, Rifki menyoroti anggaran DPRD Simalungun yang disebut mencapai lebih dari Rp1,1 Miliar.
“6 April 2026 menjadi hari di mana kami turun langsung mempertanyakan berbagai persoalan. Fokus utama yang kami soroti adalah anggaran DPRD Simalungun yang mencapai lebih dari Rp1,1 Miliar. Anggaran sebesar itu seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan tanda tanya besar,” tulis Rifki dalam unggahannya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat. Dengan tagar #anggaranelitkinerjasulit, ia menilai ada ketidakjelasan yang menjadi bentuk kegagalan dalam menjawab kebutuhan publik.
Melalui unjuk rasa ini, Aliansi BEM SI dan Forum Pemuda Simalungun menyampaikan delapan poin pernyataan sikap:
-
Transparansi Anggaran: Menuntut penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas rakyat.
-
Audit Independen: Mendesak audit independen terhadap anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026.
-
Keterbukaan Informasi: Menuntut transparansi proses pengadaan melalui sistem LPSE, SIRUP, dan e-Catalogue.
-
Efisiensi Belanja: Mengalihkan belanja tidak prioritas ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
-
RSUD Perdagangan: Mendesak penyelesaian tuntas permasalahan pelayanan kesehatan.
-
Infrastruktur: Menuntut percepatan pemerataan pembangunan jalan dan fasilitas publik di Simalungun.
-
Penegakan Hukum: Mengawal kasus penyiraman aktivis Andri Yunus serta menjamin kebebasan berpendapat.
-
Klarifikasi Resmi: Mendesak DPRD memberikan jawaban resmi terkait prioritas penggunaan APBD.
Mahasiswa menegaskan bahwa ketidakhadiran anggota dewan merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika Pakta Integritas yang telah ditandatangani tidak segera ditindaklanjuti secara konkret.
