SIMALUNGUN,PERDA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun resmi menetapkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk sisa tahun anggaran 2026. Dilansir dari Mistar.id, dalam Rapat Paripurna DPRD Simalungun yang digelar Senin (22/6/2026), pihak eksekutif menyatakan bahwa sejumlah usulan perbaikan jalan dari masyarakat dan legislatif baru akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun saat membacakan jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA : Bupati Simalungun Tinjau Lokasi Peningkatan Jalan Bandar Tinggi, Wujud Nyata Komitmen Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan keterangan tersebut, tujuh titik ruas jalan strategis harus menunggu alokasi anggaran tahun depan dikarenakan keterbatasan ruang fiskal tahun ini. Daftar tersebut meliputi:

• Ruas jalan utama Nagori Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik;

• Jalur Simpang Sampuran – Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar;

• Jalur penghubung Kecamatan Gunung Maligas – Kecamatan Siantar Martoba;

• Ruas Nagori Damakitang – Negeri Dolok, Kecamatan Silou Kahean;

• Jalur Bandar Silou – Simanabun, Kecamatan Silou Kahean;

• Ruas jalan di Kecamatan Hatonduhan;

• Ruas Kerasaan – Pematang Bandar, khususnya di Nagori Purwodadi.

Khusus mengenai akses di Nagori Bahal Gajah yang sebelumnya menjadi sorotan Fraksi Partai Golkar, Pemkab Simalungun menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tersebut menjadi rencana prioritas untuk tahun 2027. Kondisi jalan di wilayah tersebut saat ini memang dilaporkan rusak parah, yang berdampak langsung pada terhambatnya arus distribusi hasil panen pertanian warga serta mengganggu keselamatan pengguna jalan. Meski banyak penundaan, Pemkab Simalungun memastikan terdapat satu proyek infrastruktur yang tetap berjalan pada tahun 2026. Pembangunan jalan penghubung Nagori Serapuh menuju Kecamatan Gunung Malela telah masuk dalam alokasi anggaran tahun berjalan dan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Penjelasan ini sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah hingga akhir masa anggaran 2026.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Prioritaskan Anggaran, Pemkab Simalungun Tunda Perbaikan Tujuh Ruas Jalan hingga 2027.

SIMALUNGUN,PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Terbaik I Realisasi Investasi Terbesar Tahun 2025 dalam ajang Pemkab Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) 2026.

Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kepada Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di kawasan wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemkab Simalungun dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi sepanjang tahun 2025. Penghargaan ini sekaligus menempatkan Simalungun sebagai daerah terdepan di Sumatera Utara dalam menarik minat penanam modal.

Dalam arahannya saat pembukaan PIISU 2026, Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah di Sumut untuk memperkuat sektor UMKM melalui penerapan feasibility study (studi kelayakan usaha).

“Jika ingin menarik investor, baik domestik maupun asing, tawarkanlah data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. UMKM harus dianalisis secara terstruktur agar lebih terukur, naik kelas, dan berdaya saing,” tegas Bobby.

Pemprov Sumut, lanjut Bobby, berkomitmen terus mendukung digitalisasi UMKM, mempermudah izin usaha, memperluas akses pembiayaan, hingga memfasilitasi sertifikasi halal agar pelaku usaha lokal mampu bermitra dengan perusahaan berskala besar.

BACA JUGA : Bupati Simalungun Tinjau Lokasi Peningkatan Jalan Bandar Tinggi, Wujud Nyata Komitmen Pembangunan Infrastruktur

Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menyatakan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen di Simalungun.

“Ini hasil kerja bersama. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas apresiasi ini. Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Simalungun yang telah menjaga kondusivitas daerah, sehingga iklim investasi kita terus tumbuh subur,” ujar Anton.

Lebih lanjut, Anton menilai penyelenggaraan PIISU 2026 di Parapat menjadi momentum strategis untuk menegaskan posisi Simalungun sebagai gerbang kawasan Danau Toba yang terbuka bagi investor.

“Kami berharap ajang ini memicu munculnya peluang investasi baru yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Simalungun secara luas,” pungkasnya.

Acara pembukaan PIISU 2026 yang berlangsung pada 10-13 Juni 2026 ini juga diwarnai dengan penandatanganan kemitraan strategis antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal. Beberapa di antaranya meliputi kerja sama antara Atsari Hotel dan Grand Tamaro Hotel dengan UMKM Makmur Jaya terkait pemasaran produk kerupuk Fish Skin Tilapia, serta sinergi PT Aqua Farm Nusantara dengan UMKM Makmur Jaya untuk penyediaan bahan baku.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Simalungun Sabet Predikat Realisasi Investasi Terbaik di Sumut, Anton Saragih: Ini Hasil Kerja Kolektif.

PAMATANG RAYA,PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Senin (1/6/2026). Dalam upacara bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia” tersebut, Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam melayani masyarakat.

Upacara yang diikuti ratusan ASN ini berjalan khidmat dengan petugas upacara yang terdiri dari Kepala BPKPD Simalungun, Simson Sauttua Tambunan sebagai Komandan Upacara, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Albert R. Saragih, sebagai Perwira Upacara.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Simalungun Benny Gusman Sinaga, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun. Selain di tingkat kabupaten, upacara serupa dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Simalungun.

BACA JUGA : Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 831 Kg Diserahkan Bupati Simalungun di Gunung Malela

Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. K.H. Yudian Wahyudi yang dibacakan oleh Bupati, ditegaskan bahwa peringatan ini merupakan momentum refleksi untuk memastikan ideologi negara tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia,” ujar Bupati membacakan amanat tersebut.

BACA JUGA : Warga Minta Pemkab Simalungun dan Kapolres Simalungun Periksa Izin Brewzy Bar di Perdagangan

Lebih lanjut, Bupati Anton menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar simbol atau hafalan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia berharap seluruh ASN Pemkab Simalungun memperkuat komitmen pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peringatan diakhiri dengan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta penekanan akan peran Indonesia dalam berkontribusi menjaga perdamaian global berdasarkan prinsip kemerdekaan dan keadilan sosial.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Lahir Pancasila 2026, Bupati Simalungun Ajak ASN Jadikan Pancasila Pedoman Hidup.

PAMATANG RAYA , PERDA.ID – Sebanyak 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik menjadi Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Kamis (30/4/2026). Pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pamatang Raya, Sumatera Utara.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Pelantikan ini didasarkan pada persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui nomor 06457/R-AK.02.03/SD/F.III/2026, 11006/R-AK.02.03/SD/F.III/2026, dan 17707/R-AK.02.03/SD/F.IV/2026. Selain itu, juga merujuk pada rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/800/III/2026 terkait jabatan Inspektur Pembantu di Inspektorat Daerah.

Hadir sebagai saksi, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit serta Asisten Administrasi Umum Akmal H. Siregar. Prosesi juga disaksikan tokoh agama Islam, Kristen Protestan, dan Katolik sebagai bentuk peneguhan moral dan tanggung jawab jabatan.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas pelayanan publik di Simalungun.

“Pejabat yang dilantik harus mampu beradaptasi dengan cepat, meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kompetensi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks,” ujar Sekda membacakan amanat Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah guna mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Semangat Baru Simalungun Maju”.

“Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kerja sama dan kesatuan langkah seluruh aparatur. Kebersamaan menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan daerah,” lanjutnya.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Simalungun berharap kinerja organisasi semakin efektif dan efisien, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pemkab Simalungun Lantik 45 Pejabat, Sekda Tekankan Profesionalisme ASN.

SIMALUNGUN PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bersama TNI memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Fokus utama kerja sama ini adalah menuntaskan penataan aset dan legalitas lahan guna mencapai target 138 titik pada April 2026.

Rapat Koordinasi (Rakor) strategis ini dipimpin oleh Sekda Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, bersama Dandim 0207/Sml, Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, di Ruang Puskodal Koramil 08/Bangun, Selasa (14/4/2026).

“Prinsipnya, kita tidak boleh mengurangi produksi masyarakat. Lahan-lahan yang tidak terpakai dan dekat dengan akses warga itulah yang harus kita dorong untuk dimanfaatkan,” tegas Mixnon Andreas Simamora.

Sekda menekankan bahwa kunci percepatan adalah pemanfaatan aset daerah, provinsi, maupun pihak ketiga yang selama ini belum maksimal. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses tetap patuh pada regulasi guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

BACA JUGA :Pertahankan Predikat UHC, Pemkab Simalungun Perkuat Sinergi Data JKN

Untuk itu, Mixnon menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Prioritas utama saat ini adalah percepatan administrasi, mulai dari penyusunan SK tim hingga skema kontrak kerja sama.

“Kita butuh sistem yang rapi dan koordinasi intens agar setiap perkembangan terpantau. Target 26 titik sisa pada bulan ini harus tercapai,” tambahnya.

Dandim 0207/Simalungun, Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, melaporkan bahwa dari target 138 titik untuk mencapai zona aman, sebanyak 112 lokasi telah masuk program, sementara 26 titik sisanya sedang dalam tahap verifikasi.

TNI mengidentifikasi sejumlah kendala teknis, seperti status legalitas lahan yang belum jelas dan adanya bangunan aktif di lokasi sasaran. Sebagai solusi, telah dibentuk Tim Terpadu untuk melakukan verifikasi data dan penyelesaian masalah langsung di lapangan.

“Yang penting adalah solusi. Jika luas lahan tidak ideal, masih bisa kita toleransi selama tidak mengganggu fungsi utama bangunan. Ini demi percepatan pembangunan yang manfaatnya kembali ke masyarakat,” ujar Dandim Letkol Inf Gede Agus.

Sinergi antara Pemkab Simalungun dan TNI ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi, sehingga Koperasi KDKMP dapat segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Sinergi Pemkab Simalungun-TNI: Kejar Target 138 Titik Koperasi Merah Putih di Bulan April.

RAYA PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) melalui penguatan strategi rekrutmen dan peningkatan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dibahas secara mendalam dalam rapat Forum Komunikasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (14/4).

Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun. Fokus utama pertemuan ini adalah memastikan seluruh penduduk Simalungun terjamin dalam layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Hadiri Rakon MBG di Parapat, Wakil Bupati Simalungun Tegaskan Pengawasan Ketat

Dalam arahannya, Sekda Mixnon Andreas Simamora menyoroti tantangan administratif yang sering muncul di lapangan, terutama terkait akurasi data kepesertaan.

“Fokus utama pembenahan saat ini adalah sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Mobilitas penduduk, seperti pindah domisili, seringkali memicu ketidaksesuaian data yang harus segera diperbarui agar pelayanan tidak terhambat,” tegas Mixnon.

Beliau juga menginstruksikan agar sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif dan transparan guna mencegah terjadinya miskomunikasi mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Peringati Hari Jadi ke-193 Simalungun, Bupati Anton Saragih Ziarah ke Makam Raja Sang Nauwaluh di Bengkalis

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Siantar, Bayu Indra, yang hadir dalam forum tersebut, mengingatkan bahwa penguatan JKN merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban regulasi untuk mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan penduduknya ke dalam segmen kepesertaan yang sesuai.

“Inspektorat daerah diharapkan berperan aktif melakukan review perencanaan agar target prioritas nasional ini tercapai. Pengecekan data penduduk secara berkala, baik kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Pekerja Penerima Upah (PPU), sangat krusial dilakukan,” jelas Bayu.

Pertemuan strategis ini mempertegas pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyukseskan program jaminan kesehatan di Bumi Habonaron Do Bona. Hal tersebut terlihat dari hadirnya jajaran pejabat esensial di lingkungan Pemkab Simalungun, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Albert Saragih, Asisten Administrasi Umum Akmal H. Siregar, hingga Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mudahalam Purba.

BACA JUGA :Bupati Simalungun: Hari Jadi ke-193 Momentum Perkuat Jati Diri Budaya

Keterlibatan lintas sektor juga diperkuat oleh kehadiran Plt. Kadis Kesehatan dr. Debora Evalinch Sigit, Kadis Sosial Osnidar Marpaung, Kepala BPKPD Simson Sauttua Pardomuan, serta Kadis Capil Tiarli E. Sinaga. Dari sisi penyelenggara jaminan kesehatan, hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Simalungun, Korri Melvaida Manurung, beserta perwakilan OPD terkait lainnya.

Rapat yang berlangsung konstruktif tersebut diakhiri dengan sesi diskusi teknis antar-OPD. Fokus utama dalam diskusi penutup ini adalah merumuskan langkah konkret terkait percepatan pembersihan data (data cleansing) serta penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih efektif guna menjamin kepastian layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Simalungun.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pertahankan Predikat UHC, Pemkab Simalungun Perkuat Sinergi Data JKN.