SIMALUNGUN, PERDA.ID – Penertiban pedagang di kawasan Terminal Baru Dan Terminal Lama Dikota Perdagangan , Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan. Di tengah langkah penertiban tersebut, muncul pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap berbagai jenis usaha, termasuk tempat hiburan malam (THM) dan aktivitas pertambangan galian C.

Koordinator Forum Pemuda Simalungun, Rifki Mufli Rambe, menyoroti pentingnya penerapan aturan secara konsisten dan transparan. Menurutnya, penegakan ketertiban tidak semestinya hanya terlihat tegas terhadap kelompok masyarakat tertentu, sementara persoalan lain yang juga membutuhkan pengawasan belum memperoleh penjelasan terbuka.

Penertiban pedagang di kawasan Terminal Baru Perdagangan menjadi salah satu peristiwa yang memunculkan pertanyaan tersebut. Keterlibatan aparat penegak peraturan daerah dalam penertiban pedagang menimbulkan harapan agar pengawasan terhadap aktivitas usaha lainnya juga dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

 Pertanyakan Pengawasan terhadap THM dan Galian C

Rifki menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan aturan terhadap tempat hiburan malam serta aktivitas galian C di wilayah Kecamatan Bandar dan sekitarnya.

Sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Brewzy Bar, Anda Karaoke, dan JW78, menjadi bagian dari pertanyaan publik mengenai pengawasan usaha hiburan malam. Namun, status perizinan dan kepatuhan masing-masing usaha perlu dipastikan melalui keterangan resmi instansi yang berwenang.

Hal serupa berlaku terhadap aktivitas galian C. Pemerintah dan instansi terkait perlu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan, termasuk pemeriksaan perizinan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya penertiban. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah pengawasan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sama, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Jangan Sampai Muncul Kesan Tebang Pilih

Perbedaan penanganan terhadap berbagai aktivitas usaha dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila pemerintah tidak memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat.

Pedagang kecil yang ditertibkan tentu membutuhkan kepastian mengenai aturan yang harus dipatuhi. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai pengawasan terhadap usaha hiburan malam dan aktivitas galian C.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar hukum penertiban pedagang, hasil pengawasan terhadap usaha-usaha yang dipertanyakan, serta langkah yang akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran.

Penegakan aturan harus didasarkan pada fakta, bukti, dan kewenangan yang jelas, bukan semata-mata pada tekanan atau kepentingan tertentu.

Dugaan Upeti Harus Dijawab dengan Transparansi

Munculnya pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perlakuan istimewa terhadap usaha tertentu juga perlu disikapi secara hati-hati. Dugaan mengenai adanya upeti atau pemberian imbalan kepada pihak tertentu merupakan persoalan serius yang membutuhkan bukti dan verifikasi.

Hingga terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang klarifikasi agar spekulasi tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar.

Transparansi mengenai proses pengawasan, perizinan, dan tindak lanjut pelanggaran menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Camat Bandar Diminta Memberikan Penjelasan

Rifki Rambe mendesak Camat Bandar memberikan penjelasan terbuka mengenai penertiban pedagang di Terminal Baru Perdagangan serta koordinasi pengawasan terhadap aktivitas usaha lain di wilayahnya.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup dasar pelaksanaan penertiban, instansi yang memiliki kewenangan atas perizinan dan pengawasan THM maupun galian C, serta langkah koordinasi yang telah atau akan dilakukan.

Perlu dipahami bahwa kewenangan perizinan dan pengawasan THM maupun galian C dapat melibatkan instansi di tingkat kabupaten, provinsi, atau lembaga lain sesuai jenis kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah kecamatan perlu menjelaskan batas kewenangannya sekaligus memastikan koordinasi dengan instansi terkait.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Camat Bandar dan pihak pengelola usaha yang disebutkan masih perlu dimintakan untuk memastikan duduk persoalan serta memberikan ruang hak jawab.

Masyarakat berharap pemerintah dapat menunjukkan bahwa setiap aturan ditegakkan secara transparan, proporsional, dan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

PERDA.ID akan terus berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pedagang Ditertibkan, THM dan Galian C Dipertanyakan: Rifki Rambe Soroti Dugaan Tebang Pilih di Kecamatan Bandar.

SIMALUNGUN, PERDA.ID – Minimnya kegiatan kepemudaan di Kabupaten Simalungun menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Simalungun, Edis Galingging, mengkritik kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Simalungun yang dipimpin Bob Presly Saragih.

Edis mendesak Bupati Simalungun untuk melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan Kepala Dispora, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan apabila dinilai tidak mampu menjalankan program kepemudaan secara optimal.

Menurut Edis, minimnya kegiatan kepemudaan terlihat pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026. Ia menilai peringatan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan dan memberdayakan generasi muda di Kabupaten Simalungun.

BACA JUGA : Ahmad Fauzi, Pemuda Pelopor Simalungun 2022, Ingatkan Bupati: Serap Aspirasi Rakyat, Jangan Buang Anggaran Rp450 Miliar

Keberadaan Dispora, menurutnya, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mengembangkan potensi generasi muda melalui program yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pemuda, baik di tingkat kecamatan maupun nagori.

Ia menilai pemuda merupakan aset strategis daerah yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang, baik dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, olahraga, kreativitas, maupun pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan.

“Dispora memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong kemajuan pemuda. Jangan sampai keberadaan dinas ini hanya sebatas menjalankan rutinitas administratif, sementara kegiatan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pemuda justru minim,” tegas Edis Galingging.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan program kepemudaan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan konkret yang terukur dan berkelanjutan.

KNPI Soroti Peran Dispora dalam Pembinaan Pemuda

Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan, Edis berharap Dispora Kabupaten Simalungun dapat membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan organisasi kepemudaan, komunitas, serta kelompok pemuda di berbagai wilayah.

Menurutnya, program pembinaan pemuda harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, pendidikan politik bagi pemuda, peningkatan keterampilan, serta pembinaan atlet dan komunitas olahraga dinilai penting untuk mendapatkan perhatian serius.

BACA JUGA : Perkuat Sinergi Pemuda, SSB Putra Sampantao, Satria Simalungun, dan Karang Taruna Bandar Gelar Silaturahmi

Edis juga mendorong agar anggaran yang dialokasikan untuk sektor kepemudaan benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan, sasaran peserta, capaian program, serta dampaknya bagi masyarakat perlu dievaluasi secara terbuka agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal.

“Pemuda tidak cukup hanya dijadikan objek dalam program pemerintah. Pemuda harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, Dispora harus mampu menghadirkan program yang menjawab kebutuhan dan tantangan generasi muda saat ini,” ujarnya.

Desak Bupati Evaluasi Kepala Dispora

Atas kondisi yang disorot tersebut, Edis Galingging mendesak Bupati Simalungun untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dispora, Bob Presly Saragih.

Menurutnya, evaluasi harus didasarkan pada capaian program, realisasi anggaran, efektivitas pembinaan organisasi kepemudaan, serta dampak kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan pemuda di Kabupaten Simalungun.

Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan program kepemudaan berjalan sesuai dengan target dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Dispora tidak mampu memenuhi target dan tanggung jawab tersebut, Edis meminta Bupati Simalungun mempertimbangkan langkah tegas, termasuk pencopotan dari jabatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

DPD KNPI Simalungun berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan kepemudaan. Program yang terarah, kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, serta evaluasi kinerja yang objektif dinilai penting untuk menciptakan generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Simalungun.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Minim Kegiatan Kepemudaan, Sekjen DPD KNPI Simalungun Desak Evaluasi Kepala Dispora.

SIMALUNGUN, PERDA.ID – Pemuda Pelopor Kabupaten Simalungun Tahun 2022, Ahmad Fauzi, mengingatkan Bupati Simalungun agar lebih responsif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Simalungun ke depan.

Menurutnya, sangat disayangkan apabila Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki saldo kas daerah di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang hampir mencapai Rp450 miliar, tetapi pembangunan belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat bawah.

“Pak Bupati harus responsif. Jangan bangun Simalungun dari atas meja saja. Turun, dengar keluhan petani Tanah Jawa, pedagang di Perdagangan, nelayan di pesisir Danau Toba. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan,” tegas Ahmad Fauzi, Senin (27/10/2026).

BACA JUGA  : Pemkab Simalungun Tinjau Kerusakan Jalan Penghubung Huta Bayu Raja–Bosar Maligas 1

Ahmad Fauzi menyoroti banyaknya program yang dinilai terkesan seremonial dan berpotensi membuang anggaran tanpa memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saldo RKUD hampir Rp450 miliar itu uang rakyat. Jangan habiskan hanya untuk program yang buang-buang anggaran, seminar yang tidak ada ujungnya, atau proyek mercusuar yang tidak menyentuh kebutuhan dasar. Rakyat butuh jalan tani yang bagus, pupuk murah, layanan kesehatan yang cepat, dan sekolah yang layak,” lanjutnya.

Ia meminta agar sisa anggaran tahun ini difokuskan pada program prioritas yang berpihak kepada rakyat dan bersifat padat karya.

“Kalau uang itu tidak mampu diserap untuk kesejahteraan, itu tanda perencanaan kita gagal. Bupati harus evaluasi total OPD yang kerjanya lamban menyerap anggaran untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai akhir tahun, uang banyak tapi rakyat masih susah,” tutup Ahmad Fauzi, tokoh pemuda asal Tapian Dolok tersebut.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Ahmad Fauzi, Pemuda Pelopor Simalungun 2022, Ingatkan Bupati: Serap Aspirasi Rakyat, Jangan Buang Anggaran Rp450 Miliar.

PERDA.ID, SIMALUNGUN — Turnamen futsal  Tingkat SMP – SMA Young Fighter Cup 2026 x UD Buah Bunda Syafira resmi dibuka pada Sabtu (24/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Pemuda Young Fighter tersebut berlangsung di Lapangan Futsal Nenek, Pasar 1 A, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Turnamen ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk unsur pemerintahan setempat, organisasi kepemudaan, serta UD Buah Bunda Syafira sebagai sponsor utama.

Rangkaian pembukaan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Willi Silaen sesuai agama Kristen Protestan.

Ketua Panitia, Rizky Aflah Hutasuhut, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim, panitia, peserta, dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya turnamen tersebut.

Ia menyampaikan bahwa persiapan kegiatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat kerja sama dan kebersamaan seluruh pihak, kegiatan Young Fighter Cup 2026 dapat terlaksana. Ia juga mengapresiasi para sponsor dan berharap usaha mereka semakin lancar.

Camat Bandar dilaporkan berhalangan hadir karena memiliki agenda di Pematang Raya. Kehadiran unsur pemerintahan diwakili oleh Hendrik. Sementara itu, Lurah Perdagangan III juga tidak dapat hadir karena urusan lain.

Dalam sambutannya, Hendrik menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Pemuda Young Fighter ID yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan menjadi lebih baik pada masa mendatang.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Bandar, Ari Ashari, S.E., turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan turnamen futsal tersebut.

Ia juga mengapresiasi dukungan pihak kecamatan yang tetap terwakili dalam kegiatan meskipun Camat Bandar berhalangan hadir.

Kegiatan pembukaan ini turut dihadiri Ketua KNPI Kecamatan Bandar, Jhody Purba, serta Babinsa yang terlibat dalam pengamanan kegiatan.

Dalam sambutannya, Babinsa mengingatkan para peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Para pemain juga diimbau untuk menghindari tindakan yang dapat memicu keributan demi menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen.

UD Buah Bunda Syafira menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan Young Fighter Cup 2026. Dukungan tersebut turut menjadi bagian dari kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Organisasi Pemuda Young Fighter.

Sebagai penanda dimulainya turnamen, perwakilan pihak kecamatan melakukan tendangan bola ke arah gawang. Prosesi pembukaan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pihak yang hadir sebelum pertandingan dimulai.

Melalui penyelenggaraan Young Fighter Cup 2026, diharapkan generasi muda memiliki ruang untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas.(RED)

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Turnamen Futsal Tingkat SMP – SMA Young Fighter Cup 2026 x UD Buah Bunda Syafira Resmi Dibuka, Karang Taruna Bandar Apresiasi Panitia.

SIMALUNGUN,PERDA.ID – Proyek rehabilitasi Gedung Islamic Center di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menelan anggaran hampir Rp4 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah dokumentasi di lokasi memperlihatkan para pekerja melakukan aktivitas di ketinggian dengan tidak menggunakan APD.

‎Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan nilai kontrak Rp3.942.874.000.
‎Papan proyek mencantumkan.
‎
‎CV. Konstruksi Jaya sebagai penyedia jasa dan CV. Presisi Tama sebagai konsultan pengawas. Kontrak tercatat tertanggal 15 Juli 2026, sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 17 Juli 2026.

‎
‎

Dalam foto dokumentasi, terlihat para pekerja berada di bagian luar bangunan pada posisi cukup tinggi dengan akses berupa tangga. Tidak menggunakan helm keselamatan, sabuk pengaman tubuh (full body harness).
‎
‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan bagaimana pengawasan keselamatan terhadap para pekerja dilakukan?
‎Pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan serius, termasuk terjatuh yang dapat mengakibatkan cedera berat bahkan kehilangan nyawa. Karena itu, keselamatan pekerja tidak boleh dianggap sebagai formalitas semata.
‎
‎”Dasar hukum K3 yang perlu diperhatikan”
‎
‎Ketentuan yang relevan antara lain:
‎UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengatur kewajiban dan persyaratan keselamatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan.
‎
‎Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam Pekerjaan pada Ketinggian, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 15, yang mengatur kewajiban penerapan K3, perlindungan pekerja, serta keselamatan penggunaan tangga dan perancah. Peraturan ini juga memungkinkan penghentian sementara pekerjaan apabila ditemukan pelanggaran persyaratan K3, sesuai Pasal 40.
‎
‎PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sebagai dasar penerapan sistem manajemen keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
‎Sumber regulasi: JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 dan JDIH
‎
‎Kementerian Ketenagakerjaan – PP Nomor 50 Tahun 2012.

‎Perlu ditegaskan, dugaan pelanggaran K3 harus dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan. Penerapan sanksi bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang relevan; foto semata belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
‎Dinas PUTR dan konsultan pengawas diminta memberikan penjelasan
‎
‎Atas kondisi tersebut, Dinas PUTR Kabupaten Simalungun, pihak CV. Konstruksi Jaya selaku penyedia jasa, serta CV. Presisi Tama selaku konsultan pengawas patut dimintai klarifikasi mengenai penerapan standar K3 di lokasi proyek.
‎
‎Apakah pekerja telah dibekali alat pelindung diri yang sesuai? Apakah sistem pencegah jatuh, tangga, dan area kerja telah diperiksa? Bagaimana pengawasan keselamatan dilakukan selama pekerjaan berlangsung?

‎Pertanyaan tersebut penting dijawab demi memastikan uang negara yang dialokasikan untuk rehabilitasi fasilitas publik digunakan dengan pelaksanaan yang tertib, aman, dan bertanggung jawab.
‎
‎Pengawas ketenagakerjaan juga diharapkan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan K3

‎Keselamatan pekerja bukan pilihan, melainkan kewajiban. Besarnya nilai kontrak proyek harus diiringi dengan mutu pekerjaan, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap setiap tenaga kerja yang terlibat.
‎
‎Hingga rilis ini disusun, klarifikasi dari pihak-pihak terkait belum dicantumkan. Redaksi Media membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan dari pihak terkait secara berimbang.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Proyek Rehabilitasi Islamic Center Senilai Rp3,94 Miliar Disorot! Pekerja Diduga Abaikan K3, Pengawasan Dipertanyakan.

PERDAGANGAN, PERDA.ID – Proyek rekonstruksi dan pengaspalan Jalan Rajamin Purba Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan masyarakat. Pengerjaan pengaspalan yang terlihat terputus-putus menyisakan sejumlah bagian jalan berlubang dan permukaan yang tidak rata sehingga dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (16/10/2026), pengaspalan terlihat belum menyeluruh. Sejumlah bagian jalan telah dilapisi aspal baru, sementara bagian lainnya masih menggunakan aspal lama yang tampak rusak dan berlubang.

Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari warga dan pengguna jalan. Perbedaan permukaan antara bagian yang telah diaspal dan bagian yang masih rusak dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengendara, terutama pengendara sepeda motor pada malam hari maupun ketika hujan.

Salah seorang warga yang melintas mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pengerjaan jalan tersebut.

“Ini bukan memperbaiki jalan kalau masih menyisakan titik-titik berbahaya. Pengaspalan yang terputus-putus membuat pengendara harus ekstra hati-hati karena permukaan jalan tiba-tiba berubah dari mulus menjadi berlubang. Apakah harus menunggu ada korban baru dilakukan perbaikan secara menyeluruh?” ujarnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya dinas yang membidangi pekerjaan umum, segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pekerjaan tersebut.

Masyarakat juga meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilakukan secara serius, termasuk memastikan kualitas pengerjaan, pemerataan permukaan jalan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang berlaku.

Kontraktor pelaksana diharapkan segera melakukan evaluasi dan memperbaiki bagian jalan yang masih rusak apabila bagian tersebut termasuk dalam lingkup pekerjaan proyek. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan keselamatan.

Selain itu, warga meminta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai tahapan pengerjaan, cakupan pengaspalan, serta target penyelesaian proyek agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak dinas terkait maupun kontraktor pelaksana mengenai kondisi pengerjaan yang dikeluhkan warga tersebut.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Proyek Pengaspalan Jalan Rajamin Purba Perdagangan Disorot, Warga Keluhkan Pengerjaan Terputus-putus.

PERDA.ID | SIMALUNGUN — Pemkab Simalungun , Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau kerusakan ruas jalan di Nagori Raja Maligas I yang menghubungkan Kecamatan Huta Bayu Raja dengan Kecamatan Bosar Maligas, Sabtu (17/10/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Budiman Silalahi, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan atas arahan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Menurut Budiman, kerusakan ruas jalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kelancaran transportasi, aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta kegiatan perekonomian warga.

BACA JUGA : Camat Bosar Maligas Lepas 34 Petugas Sensus Ekonomi 2026

Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, ruas jalan tersebut telah diusulkan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan untuk mendapatkan penanganan pembangunan.

Budiman menegaskan, aspirasi masyarakat akan terus disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan.

BACA JUGA : Bosar Maligas Juara Umum MTQ Simalungun 2026, Bupati Anton Saragih Berangkatkan Tiga Pemenang Umroh

Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus berupaya mendorong peningkatan infrastruktur secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah.

Masyarakat diharapkan bersabar dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan penanganan kerusakan jalan tersebut.(RED)

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pemkab Simalungun Tinjau Kerusakan Jalan Penghubung Huta Bayu Raja–Bosar Maligas 1.

MEDAN, PERDA.ID — Dinas Pendidikan Sumut (Sumatera Utara) memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB sederajat se-Sumatera Utara mulai 16 hingga 21 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/106/DISDIK/X/2026 tentang Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

Penyesuaian kegiatan belajar ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap di sejumlah wilayah. Langkah tersebut bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan.

Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan PJJ diberlakukan secara menyeluruh selama periode 16–21 Oktober 2026. Kegiatan belajar dilaksanakan dari rumah melalui platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah.

Orang tua atau wali murid juga diminta berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan anak mengikuti pembelajaran selama jam belajar. Selain itu, peserta didik diharapkan tetap berada di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah selama periode pembelajaran jarak jauh.

Sementara itu, mekanisme kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Kepala satuan pendidikan bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan PJJ serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan dalam surat edaran.

Penyampaian materi pembelajaran juga harus tetap dilakukan secara proporsional agar proses pendidikan berjalan efektif tanpa membebani peserta didik. Pelaksanaan PJJ selanjutnya dievaluasi secara berkala sesuai kondisi di lapangan dan petunjuk pihak berwenang.

Melalui kebijakan ini, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan proses pembelajaran sekaligus mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan di tengah ancaman kabut asap.

Redaksi Perda.id

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Antisipasi Kabut Asap, Dinas Pendidikan Sumut Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh 16–21 Oktober 2026.

PERDA.ID | PERDAGANGAN — Tim Sampantao bersama sejumlah tokoh pemuda Perdagangan menggelar diskusi di Kopie Aceh, Rabu malam (14/10/2026), untuk membahas komitmen menjaga Stadion Perdagangan agar tetap difungsikan sebagai fasilitas olahraga masyarakat.

Diskusi ini merespons isu rencana penyelenggaraan pasar malam dan sejumlah event lainnya pada akhir tahun yang disebut akan berlangsung sekitar satu bulan. Rencana tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas olahraga serta proses pembinaan tim sepak bola di Perdagangan.

Dalam diskusi tersebut, Gopindo Sidabutar selaku Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kecamatan Bandar menegaskan bahwa menjaga stadion merupakan tanggung jawab bersama, baik tim sepak bola, pemuda, maupun pemerintah setempat. Menurutnya, minimnya fasilitas olahraga di Perdagangan membuat stadion perlu dijaga agar tidak mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

BACA JUGA : Pemuda Simalungun Tembus Kejurnas Aquabike 2026, Mhd Syahdy Nasution Tuai Apresiasi

Sementara itu, Rwanda Arif Khi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah kecamatan terhadap aktivitas olahraga. Ia menilai olahraga dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda sekaligus salah satu upaya untuk mengurangi kenakalan remaja yang menjadi perhatian di Perdagangan.

Penggunaan stadion untuk kegiatan non olahraga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan perlindungan fasilitas publik harus menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi maupun hiburan tidak mengorbankan kebutuhan olahraga warga.

Stadion Perdagangan bukan sekadar lapangan sepak bola, melainkan ruang publik yang penting bagi pembinaan generasi muda. Karena itu, komitmen untuk menjaganya perlu diwujudkan melalui langkah nyata dan kerja sama seluruh pihak.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Stadion Perdagangan Terancam Jadi Lokasi Event, Tim Sampantao dan Pemuda Dorong Perlindungan Fasilitas Olahraga.

SIMALUNGUN, PERDA.ID –PT PIR Keluhan bau getah yang disebut tercium setiap pagi di kawasan Seberang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan Aliansi Pemuda Perdagangan. Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas pabrik pengolahan karet PT Prima Indo Rubber ( PIR) yang berada di sekitar permukiman masyarakat.

Sejumlah warga mengeluhkan bau yang mereka rasakan setiap hari dan berharap perusahaan memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional pabrik.

Seorang warga berinisial A mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap perusahaan yang dinilainya belum menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

BACA JUGA : PT PIR di Perdagangan Seberang Jadi Sorotan, Warga Ungkap Dugaan Eksploitasi Air Sungai Ilegal

“Perusahaan tidak peduli terhadap masyarakat sekitar. Setiap pagi bau itu kami hirup. Kami yang tinggal di sekitar sini merasakan langsung dampaknya. Seharusnya perusahaan juga memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di dekat lokasi pabrik,” ungkap A.

Keluhan tersebut menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kenyamanan lingkungan, khususnya bagi warga yang tinggal berdekatan dengan kawasan industri. Bau yang dikeluhkan masyarakat perlu mendapat perhatian dan penanganan serius agar tidak terus menjadi persoalan di tengah warga.

Koordinator Aliansi Pemuda Perdagangan, Rwanda Arif Khi, menilai perusahaan harus lebih memperhatikan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, terutama warga yang merasakan langsung dampak aktivitas perusahaan.

Menurutnya, masyarakat sekitar tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari aktivitas industri. Perusahaan perlu membuka ruang komunikasi, mendengarkan aspirasi warga, serta melibatkan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Aliansi Pemuda Perdagangan mendesak PT Prima Indo Rubber (PIR) melakukan perbaikan total, terutama dalam penanganan keluhan bau dan berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat sekitar.

Rwanda menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah nyata. Keluhan warga harus menjadi perhatian serius perusahaan, bukan sekadar persoalan yang muncul sesaat lalu diabaikan.

Aliansi Pemuda Perdagangan menyatakan siap menggelar aksi sebagai bentuk desakan kepada PT Prima Indo Rubber (PIR) agar lebih peduli terhadap masyarakat sekitar, khususnya warga yang terdampak aktivitas perusahaan. Aliansi juga menyuarakan tuntutan penutupan perusahaan apabila persoalan tersebut terus diabaikan

BACA JUGA : Diduga Tak Kantongi Izin dan Cemari Sungai, Ketua KNPI Kecamatan Bandar Desak DLHK Tutup PT Prima Indo Rubber

Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas operasionalnya, memperbaiki penanganan gangguan lingkungan, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

Masyarakat yang merasa mengalami gangguan lingkungan juga dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun agar keluhan tersebut dapat diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

PERDA.ID membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada manajemen PT Prima Indo Rubber (PIR) terkait keluhan bau yang disampaikan warga serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. Hingga berita ini disusun, keterangan resmi perusahaan belum tersedia dalam bahan yang diterima redaksi.

Masyarakat berharap perusahaan tidak menutup mata terhadap keluhan warga yang tinggal di sekitarnya. Aktivitas industri semestinya berjalan dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan dan kondisi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya.

Kini, yang dinantikan masyarakat bukan sekadar tanggapan, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki keadaan dan menunjukkan kepedulian terhadap warga sekitar.(RED)

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Bau Getah Dikeluhkan Masyarakat Seberang, Aliansi Pemuda Perdagangan Siap Gelar Aksi Desak PT PIR Peduli Warga.

SIMALUNGUN, PERDA.ID – Gerakan Sosial Untuk Pemekaran Simalungun Hataran (GESTURS) menggelar aksi sejuta tanda tangan di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Jumat (9/10/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan masyarakat terhadap tuntutan pemekaran Kabupaten Simalungun, khususnya pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipusatkan di depan Kantor Camat Bandar dan Simpang Pajak Modern Bandar, Perdagangan. Sejumlah warga yang melintas terlihat berhenti untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi pemekaran.

GESTURS menilai luas wilayah Kabupaten Simalungun yang mencakup 32 kecamatan menjadi salah satu alasan perlunya penataan wilayah administrasi. Pemekaran diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Simalungun bawah

Salah seorang warga yang ikut menandatangani dukungan, pal putra, menyatakan persetujuannya terhadap rencana pemekaran tersebut.

Menurutnya, jarak menuju ibu kota Kabupaten Simalungun di Raya menjadi kendala bagi masyarakat yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi di instansi pemerintahan.

“Karena setiap masyarakat yang berurusan ke salah satu instansi sangatlah jauh. Selain menguras tenaga, waktu, pikiran, dan juga materi. Jadi, kami selaku masyarakat Simalungun bawah sangat berharap Simalungun segera dapat dimekarkan,” ujarnya.

Persoalan jarak dan biaya perjalanan tersebut dinilai menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam mendorong pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran. Warga berharap pemekaran dapat mempermudah akses pelayanan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.

Ketua Koordinator Aksi GESTURS, Joel Sinaga, menyampaikan bahwa pihaknya menilai Kabupaten Simalungun layak dimekarkan menjadi dua, bahkan tiga kabupaten.

Ia berpendapat, pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

“Kalau Simalungun masih satu, sangat sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan pembangunan yang merata. Apabila pemekaran ini tercapai, ke depannya Simalungun akan lebih sejahtera dan pembangunan lebih merata, baik kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran,” kata Joel.

Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah yang menurutnya masih memprihatinkan, terutama di kawasan Simalungun bawah.

Bagi GESTURS, aksi pengumpulan tanda tangan tersebut merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat agar wacana pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran mendapat perhatian pemerintah.

Melalui aksi tersebut, GESTURS berharap pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah sehingga usulan pembentukan daerah otonom baru dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukungan masyarakat yang dihimpun melalui aksi sejuta tanda tangan diharapkan menjadi bagian dari penguatan aspirasi pemekaran Simalungun Hataran.

Meski demikian, realisasi pemekaran daerah tetap memerlukan proses dan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah yang berwenang.

Bagi masyarakat yang mendukung pemekaran, harapannya bukan semata-mata terbentuknya kabupaten baru, melainkan semakin dekatnya pelayanan publik, membaiknya infrastruktur, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Simalungun.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul GESTURS Gelar Aksi Sejuta Tanda Tangan, Pemekaran Simalungun Hataran Kian Disuarakan.

PERDA.ID , SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Senin (5/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan para ulama, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah di bidang keagamaan serta pembinaan kehidupan umat.

Ketua MUI Kabupaten Simalungun, Ustaz H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., M.M., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara ulama dan umara sekaligus meningkatkan komunikasi dalam pelaksanaan berbagai program keumatan.

“Silaturahmi ini merupakan bagian dari komunikasi dan sinergi antara ulama dan umara. Kita membahas sejumlah agenda penting, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.

Salah satu agenda yang dibahas ialah persiapan peringatan Hari Santri Nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di halaman Kantor Bupati Simalungun.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas persiapan pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Simalungun. Pengukuhan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan MUI dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi peran MUI dalam membina umat, menjaga kerukunan, serta memperkuat kehidupan keagamaan di Kabupaten Simalungun.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan para ulama serta seluruh tokoh agama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan ulama memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan berkarakter.

“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Peran ulama sangat penting dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral,” ungkapnya.

Ia juga berharap berbagai agenda keagamaan yang akan dilaksanakan dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah, meningkatkan kebersamaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun Kabupaten Simalungun.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Simalungun, Puji Rahmad Harahap, serta jajaran pengurus MUI Kabupaten Simalungun.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan para ulama semakin erat sehingga berbagai program pembinaan keagamaan dapat berjalan selaras dengan upaya mewujudkan Kabupaten Simalungun yang harmonis, religius, dan sejahtera.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Bupati Simalungun Terima Silaturahmi Pengurus MUI, Bahas Hari Santri dan Pengukuhan Pengurus.

SIMALUNGUN, PERDA.ID – Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 digelar di Tugu Letda Sujono, kawasan Perkebunan PTPN Regional Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Kamis (1/10/2026).

Upacara yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, veteran, hingga keluarga almarhum Letda Sujono.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Sumatera Utara, anggota DPRD Sumatera Utara, para pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bupati Simalungun H. Anton Achmad Saragih, Wakil Bupati Simalungun Benny Sinaga, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Misnon Andreas Simamora.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Kapolres Simalungun AKBP Hendri Nupia Dinka Barus, unsur Forkopimda Simalungun, para pimpinan OPD Kabupaten Simalungun, anggota DPRD Simalungun, pimpinan perusahaan Perkebunan Bandar Betsy, para veteran dan keluarga almarhum Letda Sujono.

Selain jajaran pemerintahan, kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Di antaranya perwakilan Pemuda Pancasila (PP), KNPI, Karang Taruna, LSM, serta sejumlah organisasi dan elemen masyarakat lainnya yang turut hadir mengikuti rangkaian peringatan.

Kehadiran berbagai elemen tersebut turut menunjukkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bandar Betsy tidak hanya diikuti unsur pemerintahan, tetapi juga mendapat perhatian dari berbagai organisasi dan masyarakat.

Peringatan yang berlangsung di Tugu Letda Sujono ini sekaligus menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi serta perjuangan Letda Sujono, yang gugur dalam mempertahankan areal perkebunan milik negara di Bandar Betsy.

Setelah rangkaian upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih kepada keluarga almarhum Letda Sujono sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa perjuangannya.

Rangkaian kegiatan kemudian diisi dengan pertunjukan atau fragmen yang mengangkat kisah Peristiwa Bandar Betsy dan perjuangan Letda Sujono. Pertunjukan tersebut menggambarkan kembali suasana peristiwa yang menjadi bagian penting dari sejarah Bandar Betsy.

Fragmen tersebut mendapat perhatian para peserta dan undangan yang hadir. Kisah perjuangan Letda Sujono kembali diperagakan di lokasi yang menjadi bagian dari sejarah tersebut, sehingga suasana peringatan semakin terasa khidmat.

Usai seluruh rangkaian kegiatan, para pejabat, unsur Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, veteran, keluarga Letda Sujono serta para undangan melaksanakan foto bersama di depan Tugu Letda Sujono.

Foto bersama tersebut menjadi penutup rangkaian Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun.

(Red/Perda.id)

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2026 DIGELAR DI TUGU LETDA SUJONO BANDAR BETSY.

PERDAGANGAN, SIMALUNGUN — Pengembalian uang konsumen sebesar Rp198.000 terkait paket dengan nomor resi JY1533111288 belum mengakhiri persoalan. PERDA.ID menyoroti cara pimpinan J&T Perdagangan (Lanbaw), Ginting, merespons konsumen yang mempertanyakan status paket yang tercatat telah diterima.

Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang diperoleh PERDA.ID, pihak J&T sebelumnya menghubungi konsumen dan menyampaikan bahwa paket disebut telah dititipkan kepada keluarga di rumah. Namun, konsumen membantah menerima paket tersebut dan meminta bukti mengenai siapa yang menerima barang.

Dalam percakapan selanjutnya dengan nomor yang teridentifikasi sebagai Ginting, terdapat sejumlah pernyataan yang menjadi perhatian. Di antaranya kalimat, “Sekarang mau mu kek mana” dan “Mau ribut?”, yang muncul ketika konsumen menyampaikan bahwa persoalan akan ditempuh melalui prosedur yang berlaku.

Isi percakapan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam melihat bagaimana keluhan konsumen ditangani oleh pihak yang memiliki posisi pimpinan di J&T Perdagangan.

Persoalan utama bukan hanya mengenai uang yang akhirnya dikembalikan. Paket dengan nomor resi tersebut sebelumnya tercatat berstatus “Diterima”, sementara konsumen menyatakan tidak pernah menerima barang.

PERDA.ID juga memperoleh materi digital yang diduga berkaitan dengan perubahan data maupun materi yang mengalami proses penyuntingan menggunakan teknologi digital atau AI. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai manipulasi atau rekayasa, sehingga diperlukan pemeriksaan digital untuk mengetahui keaslian materi, waktu pembuatannya, pihak yang membuat atau mengubahnya, serta konteks penggunaannya.

Pertemuan pada Rabu (23/09/2026) akhirnya menghasilkan pengembalian uang konsumen sebesar Rp198.000.

Berdasarkan informasi yang diterima PERDA.ID, pengembalian tersebut dilakukan melalui patungan sejumlah pihak di internal, termasuk bawahan pimpinan J&T Perdagangan. Informasi mengenai mekanisme pengembalian ini tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari keterangan yang diterima redaksi.

Namun, pengembalian uang tersebut tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai bagaimana status paket bisa tercatat sebagai “Diterima”, sementara konsumen menyatakan tidak pernah menerima barang.

Karena itu, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata apakah kerugian konsumen telah diganti, melainkan bagaimana status pengiriman tersebut tercatat dan siapa yang melakukan atau memiliki kewenangan atas pencatatan tersebut.

PERDA.ID mendorong adanya evaluasi internal terhadap proses pengiriman dan pencatatan status paket, termasuk pemeriksaan terhadap riwayat sistem, bukti serah terima, komunikasi dengan konsumen, serta jejak digital yang berkaitan dengan perubahan status pengiriman.

Apabila melalui pemeriksaan nantinya ditemukan adanya perubahan data, pemalsuan bukti, atau manipulasi materi digital yang dilakukan secara sengaja, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Uang konsumen memang telah dikembalikan. Namun, pertanyaan mengenai siapa yang membuat paket yang menurut konsumen tidak diterima tersebut berstatus “Diterima” dan bagaimana prosesnya terjadi masih membutuhkan penjelasan.

J&T Express Perdagangan dan pihak terkait tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab kepada PERDA.ID.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Rp198 Ribu Dikembalikan, Sikap Pimpinan J&T Perdagangan ( Ginting ) dalam Percakapan Konsumen Disorot.

SIMALUNGUN, PERDA.ID – Pagi yang sejuk dan mendung mengiringi kunjungan Dandim 0207 Simalungun Letkol (Inf) TNI Agus Mochtadi Rangkuti, SE, MIP ke Kantor FKUB Kabupaten Simalungun, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari momentum menyongsong HUT TNI ke-81, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan membangun komunikasi antara Kodim 0207 Simalungun dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Simalungun.

Kedatangan Dandim disambut langsung oleh Ketua FKUB Kabupaten Simalungun, Puji Rahmad Harahap, S.Pd., bersama jajaran pengurus FKUB lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Letkol (Inf) TNI Agus Mochtadi Rangkuti, SE, MIP, menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi bersama FKUB dalam mewujudkan keamanan dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Simalungun.

Dandim juga menyampaikan bahwa dirinya telah bertugas sekitar tiga bulan di Kodim 0207 Simalungun. Menurutnya, silaturahmi menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang baik sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas ke depan.

“Silaturahmi menjadi starter awal membangun komunikasi untuk memudahkan kelancaran tugas-tugas kedepannya,” ujar Dandim.

Ia menekankan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan kerja sama dengan para tokoh agama dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan mencegah munculnya potensi konflik sosial.

Dandim juga mengapresiasi keberadaan dan peran FKUB Kabupaten Simalungun yang selama ini menjadi wadah dalam memfasilitasi komunikasi, konsultasi serta kerja sama antarpemeluk agama.

“Peran aktif FKUB sangat strategis untuk terciptanya harmoni sosial, yang merupakan fondasi kuat bagi persatuan nasional,” tegasnya.

Menurutnya, dalam menjaga persatuan, TNI dalam hal ini Kodim 0207 Simalungun bersama FKUB Kabupaten Simalungun perlu terus membangun komunikasi yang kuat dengan para tokoh agama. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya merawat kebhinekaan sekaligus mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, terutama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional serta menjaga stabilitas pertahanan, khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Ketua FKUB Kabupaten Simalungun Puji Rahmad Harahap, S.Pd., menyampaikan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi dan penghormatan atas kunjungan Dandim beserta rombongan.

Puji menjelaskan, FKUB memiliki peran dalam mendorong dialog antarumat beragama, membantu menangani potensi konflik, serta menyebarluaskan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.

Menurutnya, upaya menjaga kerukunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara tokoh agama, masyarakat, pemerintah, TNI dan Polri untuk membangun solidaritas serta memperkuat kohesi sosial di Kabupaten Simalungun.

“Melalui pendidikan, mediasi, dan sosialisasi, kami berupaya memperkuat kohesi sosial di Kabupaten Simalungun,” ungkap Puji.

Ia juga mengaku merasa tersanjung sekaligus malu karena menurutnya, sebagai pengurus FKUB seharusnya pihaknya yang lebih dahulu bersilaturahmi kepada Dandim. Namun, justru Dandim yang terlebih dahulu datang ke Kantor FKUB Kabupaten Simalungun.

“Seharusnya kami yang bersilaturahmi dahulu ke Dandim, tapi Pak Dandim cekatan malah duluan datang ke kantor kami,” ucapnya merendah.

Dalam kesempatan tersebut, Sapruddin Purba, M.Pd., salah seorang pengurus FKUB Kabupaten Simalungun, turut menyampaikan rencana kegiatan koordinasi FKUB. Ia mengundang Dandim 0207 Simalungun untuk hadir sebagai pemateri dalam rapat koordinasi (rakor) FKUB, khususnya menyampaikan materi wawasan kebangsaan.

Kegiatan tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari penguatan karakter generasi muda sekaligus memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba.

“Kebetulan pengurus FKUB menunjuk saya sebagai ketua panitia rapat koordinasi FKUB sekaligus moderasi keagamaan, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak Dandim untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan menekankan bahaya narkoba bagi generasi muda,” kata Sapruddin Purba, M.Pd.

Pertemuan kemudian diisi dengan diskusi mengenai penguatan sinergi antara Kodim 0207 Simalungun dan FKUB Kabupaten Simalungun, termasuk pentingnya wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap tanah air serta upaya bersama dalam menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Dandim 0207 Simalungun dan Ketua FKUB Kabupaten Simalungun. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman dua pohon ketapang sebagai simbol kenyamanan, ketenangan dan kesejukan bagi masyarakat Simalungun.

Penanaman pohon tersebut juga dimaknai sebagai harapan agar suasana kehidupan masyarakat di Kabupaten Simalungun tetap sejuk dan harmonis, sejalan dengan filosofi masyarakat Simalungun, Habonaron Do Bona.

Kegiatan ini menjadi momentum bersama untuk memperkuat komunikasi, menjaga kerukunan antarumat beragama, merawat kebhinekaan serta membangun kehidupan masyarakat Simalungun yang aman, damai dan harmonis.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Menyongsong HUT TNI ke-81, Dandim 0207 Simalungun Silaturahmi ke FKUB Kabupaten Simalungun.

PERDAGANGAN, PERDA.ID –  Pasokan air bersih dari PDAM Tirta Lihou Perdagangan mengalami gangguan sejak Jumat (11/9/2026). Hingga Selasa (15/9/2026), aliran air ke sejumlah rumah warga di wilayah Kota Perdagangan dan sekitarnya masih belum kembali normal.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima redaksi PERDA.ID, gangguan tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, di antaranya kawasan Lormes, area pertokoan Kota Perdagangan, Kampung Jawa, hingga pemukiman warga di sekitarnya.

Sejumlah warga mengeluhkan gangguan distribusi air yang disebut bukan kali pertama terjadi. Warga berharap perbaikan dapat segera dilakukan sehingga pelayanan air bersih kembali normal.

 “Udah sering seperti ini. Kalau mati selalu lama, bisa sampai seminggu. Biasanya kalau ditanya, alasannya mesinnya rusak,” ungkap salah seorang warga terdampak kepada PERDA.ID.

Baca Juga : Kejati Sumut Selidiki Dugaan Korupsi PDAM Tirta Lihou, ILAJ Desak Penetapan Tersangka

Untuk memastikan informasi tersebut, tim PERDA.ID mendatangi langsung kantor PDAM Tirta Lihou Unit Produksi Perdagangan guna meminta penjelasan terkait gangguan pelayanan.

Menurut petugas setempat, Pak Purba, terhentinya aliran air disebabkan adanya salah satu komponen atau mesin yang terbakar sehingga mengganggu proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan.

Namun, terkait kepastian waktu perbaikan dan kapan aliran air kembali normal, Pak Purba menyebut keputusan tersebut berada pada kewenangan pimpinan atau atasan unit.

PERDA.ID juga telah berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Unit PDAM Tirta Lihou Perdagangan melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang telah disampaikan belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.

PERDA.ID tetap membuka ruang bagi pihak PDAM Tirta Lihou untuk memberikan penjelasan maupun informasi terbaru terkait penyebab gangguan, proses perbaikan, serta estimasi normalisasi distribusi air kepada masyarakat.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Air PDAM Tirta Lihou Perdagangan Mati Sejak Jumat, Petugas Sebut Ada Komponen Terbakar.

SIMALUNGUN, PERDA.ID — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait keberadaan sarang tawon yang meresahkan di rumah warga.

Permintaan bantuan tersebut disampaikan oleh Hendra Sukmana Sinaga, S.Kom., M.H., setelah keberadaan sarang tawon di sekitar rumahnya dinilai berpotensi membahayakan penghuni dan warga di sekitarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi bersama jajaran kemudian merespons dan mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan terhadap sarang tawon tersebut.

Hendra mengapresiasi kesigapan dan respons cepat BPBD SimalungunBPBD Simalungun dalam menindaklanjuti permintaan bantuan tersebut.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesigapan dan respons cepat Bapak beserta jajaran tim BPBD Simalungun dalam mengeksekusi dan menindaklanjuti penanganan sarang tawon yang meresahkan warga,” ujar Hendra.

Menurut Hendra, tindakan cepat dan profesional dari tim BPBD sangat membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Ia berharap BPBD Kabupaten Simalungun terus memberikan pelayanan terbaik dan mempertahankan respons cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal.

Penanganan sarang tawon tersebut dilakukan di rumah Hendra Sukmana Sinaga di wilayah Kabupaten Simalungun

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul BPBD SIMALUNGUN GERAK CEPAT TANGANI SARANG TAWON DI RUMAH WARGA.

MEDAN,PERDA.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi bertajuk “September Hitam, September Melawan dari Daerah untuk Indonesia” di Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (10/9/2026).

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya USU, UNIMED, POLMED, Universitas Murni Teguh, Universitas Quality, UIN Syahada Padangsidimpuan, serta kampus yang tergabung dalam BEM SI Sumut, berkumpul sejak pukul 15.15 WIB di Taman Kebun Bunga, Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional dan daerah. Tuntutan itu meliputi penuntasan reformasi Polri, transparansi proses hukum kasus Andrie Yunus, penghentian tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, percepatan penanggulangan bencana di Sumatera Utara, pemberantasan narkotika, serta evaluasi total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Sakti Pati Alam, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi momentum untuk merenungkan kembali berbagai peristiwa kelam bangsa yang terjadi pada bulan September.

“Jika bangsa melupakan sejarah kelamnya, maka bangsa tersebut dapat mengulang kesalahan yang sama,” ujar Sakti.

Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 15.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka disambut barisan aparat kepolisian.

Ketua BEM USU, Angga Al Maaris, menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Di tengah aksi, massa beberapa kali mendesak agar barisan terdepan aparat kepolisian diisi personel laki-laki, bukan polisi wanita (polwan). Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan mahasiswa terhadap penempatan personel di barisan depan. Hingga berita ini diturunkan, permintaan tersebut belum mendapat tanggapan.

Ketegangan mulai meningkat ketika massa terus menyuarakan tuntutannya. Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa yang dipimpin BEM USU kembali meminta kehadiran Ketua DPRD Sumatera Utara untuk menemui massa.

Situasi semakin memanas sekitar pukul 16.43 WIB. Para presiden mahasiswa membentuk lingkaran dan menyalakan api di tengah barisan, diiringi lagu “Tanah Airku”.

Orator Itsqon Wafi, demisioner Presiden Mahasiswa UNIMED, menyerukan persatuan mahasiswa. Sementara orator lainnya mempertanyakan urgensi pertemuan apabila pimpinan DPRD Sumut tidak bersedia membuka ruang diskusi dengan mahasiswa.

Sekitar pukul 16.54 WIB, BEM USU membuka mimbar bebas. Namun hingga pukul 17.15 WIB, pimpinan DPRD Sumut belum menemui massa.

Sirine kemudian dibunyikan. Sejumlah massa mulai memanjat pagar gedung DPRD Sumut. Dalam situasi tersebut, seorang peserta aksi mengalami luka akibat terkena bagian besi pagar.

Sekitar pukul 17.20 WIB, seorang petugas kepolisian menyampaikan kepada massa bahwa pimpinan DPRD Sumut akan menemui mereka.

Tak lama berselang, Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, S.H., M.Kn., turun menemui demonstran dan membuka ruang dialog.

Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk kasus Andrie Yunus, tindakan kepolisian, serta persoalan kriminalitas di Sumatera Utara.

Angga Al Maaris Harahap kemudian meminta pandangan Erni mengenai keresahan masyarakat terhadap kondisi keadilan di Indonesia setelah 81 tahun kemerdekaan.

Erni menyampaikan bahwa keresahan yang dirasakan mahasiswa juga dirasakannya.

“Apa yang kalian rasakan maka saya juga merasakan hal tersebut. Jika kalian merasa tidak merdeka maka saya juga merasa demikian,” ujar Erni.

Setelah dialog berlangsung, perwakilan mahasiswa membacakan seluruh tuntutan aksi di hadapan Ketua DPRD Sumut.

Seluruh tuntutan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani secara resmi oleh Ketua DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 17.40 WIB.

Usai tuntutan ditandatangani, aksi ditutup dalam suasana khidmat. Massa membentuk lingkaran, menyalakan lilin, dan menyanyikan lagu “Tanah Airku”.

Bunga dilemparkan ke arah spanduk, sementara bendera perguruan tinggi dikibarkan oleh peserta aksi. Rangkaian demonstrasi kemudian diakhiri dengan doa bersama sekitar pukul 18.04 WIB.

Setelah aksi selesai, massa membersihkan area demonstrasi sebelum kembali menuju Taman Bunga. Selanjutnya, massa bergerak menuju Gelanggang Mahasiswa USU.

Dengan ditandatanganinya tuntutan tersebut, aksi BEM SI Sumut di DPRD Sumatera Utara berakhir setelah sebelumnya sempat diwarnai ketegangan di pagar gedung DPRD.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Aksi BEM SI Sumut di DPRD, Tuntutan Berujung Tanda Tangan Setelah Ketegangan di Pagar.

MEDAN, PERDA.ID — Fiki Alan Nuriansyah resmi menerima mandat sebagai Ketua GM GRIB Medan, didampingi Rifki Muflih Rambe sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) GM GRIB Medan pada 3 September 2026.

Penerimaan mandat tersebut menjadi langkah resmi dalam menjalankan kepemimpinan dan roda organisasi GM GRIB Medan, dengan membawa semangat konsolidasi, penguatan struktur, serta kerja nyata di tengah masyarakat.

Mandat diterima dalam rangka penguatan dan konsolidasi GM GRIB Medan, sebagai bagian dari langkah membangun organisasi yang lebih solid dan terarah.

Mandat tersebut menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab baru dalam menjalankan organisasi.

Mandat ini bukan sekadar jabatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan harus mampu menghadirkan organisasi yang hadir di tengah masyarakat, berani menyuarakan kepentingan rakyat, serta bergerak dengan kerja nyata.

Dengan semangat konsolidasi, solidaritas, dan kerja bersama, Fiki Alan Nuriansyah bersama Rifki Muflih Rambe siap menjalankan amanah tersebut dengan membangun GM GRIB Medan yang solid, aktif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Fiki Alan Nuriansyah — Ketua GM GRIB Medan

Rifki Muflih Rambe — Sekjen GM GRIB Medan

MANDAT DITERIMA, AMANAH DIJALANKAN, GERAKAN DIMULAI.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Fiki Alan Nuriansyah dan Rifki Muflih Rambe Resmi Terima Mandat Pimpin GM GRIB Medan.

SIMALUNGUN, PERDA.ID— Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Simalungun, Puji Rahmat Harahap, menyampaikan ucapan selamat kepada Ust. H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., MM yang terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun periode 2026–2031.

Ucapan tersebut disampaikan dalam momentum Musyawarah Daerah (Musda) VIII MUI Kabupaten Simalungun yang digelar pada Sabtu, 5 September 2026, di Gedung MUI Kabupaten Simalungun.

Dalam Musda tersebut, turut ditetapkan susunan pimpinan MUI Kabupaten Simalungun periode 2026–2031, yakni Ust. H. Ikhwanuddin Nasution, Lc., MM sebagai Ketua, H. Riswan Hasibuan, S.Ag. sebagai Sekretaris Umum, dan H. Nursyamsi Adnan, S.P., MM sebagai Bendahara Umum.

Kegiatan Musda VIII tersebut dibuka oleh Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Maratua Simanjuntak.

Puji Rahmat Harahap berharap kepengurusan MUI Kabupaten Simalungun periode 2026–2031 dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus berkontribusi dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Ucapan selamat tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan FKUB Simalungun terhadap sinergi antarlembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Simalungun.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Ketua FKUB Simalungun Ucapkan Selamat kepada Ketua MUI Simalungun 2026–2031.