MEDAN, PERDA.ID — Dinas Pendidikan Sumut (Sumatera Utara) memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB sederajat se-Sumatera Utara mulai 16 hingga 21 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/106/DISDIK/X/2026 tentang Kebijakan Lanjutan Antisipasi Dampak Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

Penyesuaian kegiatan belajar ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait penanganan dampak kabut asap di sejumlah wilayah. Langkah tersebut bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan.

Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan PJJ diberlakukan secara menyeluruh selama periode 16–21 Oktober 2026. Kegiatan belajar dilaksanakan dari rumah melalui platform digital atau media komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah.

Orang tua atau wali murid juga diminta berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan anak mengikuti pembelajaran selama jam belajar. Selain itu, peserta didik diharapkan tetap berada di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah selama periode pembelajaran jarak jauh.

Sementara itu, mekanisme kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Kepala satuan pendidikan bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan PJJ serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan dalam surat edaran.

Penyampaian materi pembelajaran juga harus tetap dilakukan secara proporsional agar proses pendidikan berjalan efektif tanpa membebani peserta didik. Pelaksanaan PJJ selanjutnya dievaluasi secara berkala sesuai kondisi di lapangan dan petunjuk pihak berwenang.

Melalui kebijakan ini, Dinas Pendidikan Sumatera Utara menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan proses pembelajaran sekaligus mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan di tengah ancaman kabut asap.

Redaksi Perda.id

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Antisipasi Kabut Asap, Dinas Pendidikan Sumut Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh 16–21 Oktober 2026.

MEDAN, PERDA.ID – Aliansi Wartawan Anti Kekerasan menggelar aksi damai di halaman Polda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Senin (12/10/2026). Massa mendesak kepolisian menindaklanjuti pengaduan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap wartawan yang disebut terjadi setelah pemberitaan mengenai kondisi tanaman perkebunan.

Aksi tersebut dipimpin Tumbur Panjaitan, Ketua Pro Jurnalismedia Siber Kabupaten Simalungun, dan diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media cetak maupun daring di wilayah Siantar-Simalungun.

Dalam aksi itu, massa meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., memberikan perhatian terhadap penanganan pengaduan yang dilaporkan ke Polres Simalungun sejak 11 Juni 2026.

BACA JUGA : Bau Getah Dikeluhkan Masyarakat Seberang, Aliansi Pemuda Perdagangan Siap Gelar Aksi Desak PT PIR Peduli Warga

Hasudungan Purba, yang bertindak sebagai orator, menyampaikan bahwa massa menilai penanganan pengaduan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang mereka harapkan. Ia juga meminta evaluasi terhadap penanganan perkara oleh Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Wisnugraha Paramartha, S.T.K., S.I.K.

“Wartawan adalah pilar keempat dalam membangun bangsa, dan pekerjaan kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Hasudungan di hadapan peserta aksi.

Ia menjelaskan, pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan buruknya pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) di perkebunan Mayang, yang berada di bawah PTPN IV Regional II. Menurutnya, pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti dan diperiksa secara mendalam.

“Kami berharap pengaduan yang sudah kami sampaikan pada bulan Juni lalu segera ditindaklanjuti dan diperiksa secara mendalam,” katanya.

Wartawan mengaku mendapat ancaman

Antoni Siallagan, salah seorang wartawan yang mengaku menerima ancaman pembunuhan dalam peristiwa tersebut, turut menyampaikan keterangannya saat aksi berlangsung.

Menurut Antoni, dugaan ancaman itu terjadi setelah dirinya menerbitkan pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan di perkebunan tersebut. Ia mengaku telah menjelaskan kaidah jurnalistik kepada pihak yang bersangkutan dan mengingatkan bahwa keberatan terhadap suatu pemberitaan dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia.

“Dalam mencari, mengolah, dan menyajikan pemberitaan, kami memiliki kode etik jurnalistik yang harus kami patuhi. Kalau tidak terima terkait pemberitaan, silakan menggunakan hak jawab yang sudah diatur peraturan,” ujar Antoni.

Nama Panuturan Marpaung, yang disebut sebagai asisten kepala perkebunan Mayang, muncul dalam pengaduan tersebut. Namun, dugaan ancaman yang disampaikan para wartawan tetap perlu didalami melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Polda Sumut jelaskan mekanisme pengaduan

Perwakilan Polda Sumatera Utara yang menerima aspirasi massa adalah AKP Daulay, Pengawas Piket Reserse Kriminal. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan sejumlah jalur pengaduan yang dapat ditempuh apabila masyarakat atau pelapor merasa penanganan perkara di tingkat Polres belum sesuai harapan.

Menurut penjelasan AKP Daulay, pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) atau Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara apabila terdapat dugaan keterlambatan, ketidakprofesionalan, atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

Ia juga menyebutkan bahwa permohonan gelar perkara khusus dapat diajukan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

“Hari ini juga, jika kawan-kawan mau melayangkan surat resmi kepada Kapolda, kami siap mendampingi asalkan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengaduan tersebut,” kata AKP Daulay.

Aksi berlangsung dengan tertib. Para peserta berharap pengaduan yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas dan objektif, sekaligus meminta agar perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mendapat perhatian serius.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai perkembangan penanganan pengaduan dari Polres Simalungun serta tanggapan Panuturan Marpaung terkait tuduhan yang disampaikan dalam aksi tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi. Konfirmasi kepada pihak-pihak terkait diperlukan untuk melengkapi pemberitaan dan menjaga keberimbangan informasi.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Aliansi Wartawan Gelar Aksi Damai di Polda Sumut, Desak Penanganan Dugaan Ancaman terhadap Jurnalis.

MEDAN,PERDA.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi bertajuk “September Hitam, September Melawan dari Daerah untuk Indonesia” di Gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis (10/9/2026).

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya USU, UNIMED, POLMED, Universitas Murni Teguh, Universitas Quality, UIN Syahada Padangsidimpuan, serta kampus yang tergabung dalam BEM SI Sumut, berkumpul sejak pukul 15.15 WIB di Taman Kebun Bunga, Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional dan daerah. Tuntutan itu meliputi penuntasan reformasi Polri, transparansi proses hukum kasus Andrie Yunus, penghentian tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, percepatan penanggulangan bencana di Sumatera Utara, pemberantasan narkotika, serta evaluasi total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Daerah BEM SI Sumatera Utara, Sakti Pati Alam, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi momentum untuk merenungkan kembali berbagai peristiwa kelam bangsa yang terjadi pada bulan September.

“Jika bangsa melupakan sejarah kelamnya, maka bangsa tersebut dapat mengulang kesalahan yang sama,” ujar Sakti.

Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 15.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka disambut barisan aparat kepolisian.

Ketua BEM USU, Angga Al Maaris, menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Di tengah aksi, massa beberapa kali mendesak agar barisan terdepan aparat kepolisian diisi personel laki-laki, bukan polisi wanita (polwan). Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan mahasiswa terhadap penempatan personel di barisan depan. Hingga berita ini diturunkan, permintaan tersebut belum mendapat tanggapan.

Ketegangan mulai meningkat ketika massa terus menyuarakan tuntutannya. Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa yang dipimpin BEM USU kembali meminta kehadiran Ketua DPRD Sumatera Utara untuk menemui massa.

Situasi semakin memanas sekitar pukul 16.43 WIB. Para presiden mahasiswa membentuk lingkaran dan menyalakan api di tengah barisan, diiringi lagu “Tanah Airku”.

Orator Itsqon Wafi, demisioner Presiden Mahasiswa UNIMED, menyerukan persatuan mahasiswa. Sementara orator lainnya mempertanyakan urgensi pertemuan apabila pimpinan DPRD Sumut tidak bersedia membuka ruang diskusi dengan mahasiswa.

Sekitar pukul 16.54 WIB, BEM USU membuka mimbar bebas. Namun hingga pukul 17.15 WIB, pimpinan DPRD Sumut belum menemui massa.

Sirine kemudian dibunyikan. Sejumlah massa mulai memanjat pagar gedung DPRD Sumut. Dalam situasi tersebut, seorang peserta aksi mengalami luka akibat terkena bagian besi pagar.

Sekitar pukul 17.20 WIB, seorang petugas kepolisian menyampaikan kepada massa bahwa pimpinan DPRD Sumut akan menemui mereka.

Tak lama berselang, Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, S.H., M.Kn., turun menemui demonstran dan membuka ruang dialog.

Dalam dialog tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk kasus Andrie Yunus, tindakan kepolisian, serta persoalan kriminalitas di Sumatera Utara.

Angga Al Maaris Harahap kemudian meminta pandangan Erni mengenai keresahan masyarakat terhadap kondisi keadilan di Indonesia setelah 81 tahun kemerdekaan.

Erni menyampaikan bahwa keresahan yang dirasakan mahasiswa juga dirasakannya.

“Apa yang kalian rasakan maka saya juga merasakan hal tersebut. Jika kalian merasa tidak merdeka maka saya juga merasa demikian,” ujar Erni.

Setelah dialog berlangsung, perwakilan mahasiswa membacakan seluruh tuntutan aksi di hadapan Ketua DPRD Sumut.

Seluruh tuntutan tersebut kemudian disetujui dan ditandatangani secara resmi oleh Ketua DPRD Sumatera Utara sekitar pukul 17.40 WIB.

Usai tuntutan ditandatangani, aksi ditutup dalam suasana khidmat. Massa membentuk lingkaran, menyalakan lilin, dan menyanyikan lagu “Tanah Airku”.

Bunga dilemparkan ke arah spanduk, sementara bendera perguruan tinggi dikibarkan oleh peserta aksi. Rangkaian demonstrasi kemudian diakhiri dengan doa bersama sekitar pukul 18.04 WIB.

Setelah aksi selesai, massa membersihkan area demonstrasi sebelum kembali menuju Taman Bunga. Selanjutnya, massa bergerak menuju Gelanggang Mahasiswa USU.

Dengan ditandatanganinya tuntutan tersebut, aksi BEM SI Sumut di DPRD Sumatera Utara berakhir setelah sebelumnya sempat diwarnai ketegangan di pagar gedung DPRD.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Aksi BEM SI Sumut di DPRD, Tuntutan Berujung Tanda Tangan Setelah Ketegangan di Pagar.

SIMALUNGUN,PERDA.ID— Tiga keluarga korban insiden kebakaran di PT Evyap Sabun Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menerima bantuan dan santunan dengan total mencapai Rp3.215.610.000.

Bantuan tersebut diserahkan kepada ahli waris keluarga korban pada 8 September 2026 di Kantor Bupati Batu Bara. Penyerahan disaksikan Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, manajemen PT Evyap Sabun Indonesia, manajemen PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA), Administrator KEK Sei Mangkei, serta pihak terkait lainnya.

PT KINRA selaku pengelola KEK Sei Mangkei sebelumnya menyampaikan keprihatinan dan simpati mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas pabrik PT Evyap Sabun Indonesia pada Kamis, 3 September 2026.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menyampaikan bahwa masing-masing keluarga korban menerima bantuan dari PT Evyap Sabun Indonesia sebesar Rp700 juta.

“ Masing-masing keluarga korban menerima bantuan dari PT Evyap Sabun Indonesia sebesar Rp700 juta dan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Baharuddin Siagian.

Selain bantuan dari perusahaan, para ahli waris juga menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai yang berbeda sesuai ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Devi, istri almarhum Mhd Rifaldy, menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp301.696.000.

Kemudian, Mhd Diki Wahyudi selaku ahli waris almarhum Nasri Effendi menerima Rp295.696.000.

Sementara itu, Neni Maya Sari selaku ahli waris almarhum Sumadi menerima santunan sebesar Rp518.218.000.

Dengan demikian, total santunan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima ketiga ahli waris mencapai Rp1.115.610.000. Jika digabungkan dengan bantuan dari PT Evyap Sabun Indonesia sebesar Rp2,1 miliar, keseluruhan bantuan dan santunan yang diberikan mencapai Rp3.215.610.000.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, PT KINRA menyatakan sejak menerima informasi mengenai kejadian tersebut, pihaknya segera melakukan koordinasi dan mengaktifkan langkah tanggap darurat bersama Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Kota Pematang Siantar, Polri, TNI, serta pihak terkait lainnya.

PT KINRA juga menyampaikan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan manajemen PT Evyap Sabun Indonesia dan pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi.

PT KINRA mengimbau seluruh pihak agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Selaku pengelola KEK Sei Mangkei, PT KINRA berkomitmen untuk terus mendukung PT Evyap Sabun Indonesia dalam penanganan dan pemulihan pascakejadian serta mendukung proses investigasi yang dilakukan pihak berwenang.

PT KINRA juga menegaskan tidak akan berspekulasi mengenai penyebab kebakaran sebelum hasil investigasi resmi diperoleh.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT KINRA Alwin Abdi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bahu-membahu dan bersinergi dalam membantu penanganan insiden kebakaran tersebut.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Tiga Keluarga Korban Kebakaran PT Evyap Sabun Indonesia Terima Total Santunan Rp3,2 Miliar.

MEDAN, PERDA.ID — Fiki Alan Nuriansyah resmi menerima mandat sebagai Ketua GM GRIB Medan, didampingi Rifki Muflih Rambe sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) GM GRIB Medan pada 3 September 2026.

Penerimaan mandat tersebut menjadi langkah resmi dalam menjalankan kepemimpinan dan roda organisasi GM GRIB Medan, dengan membawa semangat konsolidasi, penguatan struktur, serta kerja nyata di tengah masyarakat.

Mandat diterima dalam rangka penguatan dan konsolidasi GM GRIB Medan, sebagai bagian dari langkah membangun organisasi yang lebih solid dan terarah.

Mandat tersebut menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab baru dalam menjalankan organisasi.

Mandat ini bukan sekadar jabatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan harus mampu menghadirkan organisasi yang hadir di tengah masyarakat, berani menyuarakan kepentingan rakyat, serta bergerak dengan kerja nyata.

Dengan semangat konsolidasi, solidaritas, dan kerja bersama, Fiki Alan Nuriansyah bersama Rifki Muflih Rambe siap menjalankan amanah tersebut dengan membangun GM GRIB Medan yang solid, aktif, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Fiki Alan Nuriansyah — Ketua GM GRIB Medan

Rifki Muflih Rambe — Sekjen GM GRIB Medan

MANDAT DITERIMA, AMANAH DIJALANKAN, GERAKAN DIMULAI.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Fiki Alan Nuriansyah dan Rifki Muflih Rambe Resmi Terima Mandat Pimpin GM GRIB Medan.

MEDAN, PERDA.ID – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kilogram yang diduga akan dikirim dari Aceh menuju Jakarta. Seorang pria berinisial FS (25) ditangkap di Jalan Tol Trans Sumatera, Kabupaten Asahan, pada Jumat (24/7/2026).

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan di wilayah Medan Sunggal sekitar enam bulan lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengetahui pergerakan tersangka yang mengendarai sebuah mobil Toyota Rush.

BACA  JUGA :   Polda Sumut Bongkar Jaringan Narkotika Simalungun-Batubara, 4 Orang Ditangkap dan 245 Gram Sabu Disita

Saat akan dihentikan di Jalan Tol Trans Sumatera, tersangka berupaya melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sempat membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah menghentikan kendaraannya, FS melarikan diri ke area perkebunan kelapa sawit.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka tidak lama kemudian.

Dari hasil penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan pelaku, polisi menemukan 24 kilogram sabu yang disembunyikan menggunakan modus operandi baru, yakni di balik dinding kendaraan yang telah dimodifikasi.

BACA JUGA  : Polda Sumut Bongkar Penyelewengan Solar Subsidi di Tebing Tinggi, 5,5 Ton BBM Diamankan

Barang bukti tersebut disembunyikan di beberapa bagian mobil, antara lain pada dinding bagasi, dinding pintu penumpang depan, serta dinding pintu penumpang belakang, dengan tujuan mengelabui pemeriksaan petugas.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan jalur distribusi lintas provinsi dari Aceh menuju Jakarta.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Polrestabes Medan Gagalkan Penyelundupan 24 Kilogram Sabu dalam Dinding Mobil, Satu Kurir Dibekuk.

MEDAN, PERDA.ID – Kabar mengenai Bupati Langkat, Syah Afandin, yang diduga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas di tengah masyarakat dan kalangan media, Kamis (2/7/2026) malam.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Kamis petang, diduga berlangsung saat kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di wilayah Deli Serdang. Subjek yang bersangkutan dikabarkan sempat dibawa ke Mapolrestabes Medan sebelum nantinya akan dibawa ke Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, PERDA.ID masih berupaya melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi tersebut kepada pihak terkait.

Saat dikonfirmasi terpisah oleh rekan media, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum memberikan penjelasan resmi mengenai kabar ini. Demikian pula dengan pihak Polrestabes Medan, yang hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan terkait adanya pemeriksaan terhadap pejabat daerah di lingkungan mereka.

Redaksi PERDA.ID akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menyajikannya kepada pembaca setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak yang berwenang. Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu pernyataan resmi dari instansi terkait guna menghindari simpang siur informasi.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Beredar Kabar Bupati Langkat Diamankan, KPK Belum Berikan Keterangan Resmi.

TEBINGTINGGI,PERDA.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tebingtinggi-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota dan Kantor DPRD Kota Tebingtinggi, Senin (29/6). Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi (MBG) serta kebijakan nasional lainnya yang dinilai membebani masyarakat.

Aksi yang berlangsung di Jalan Sutomo tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Tebingtinggi. Di depan gerbang Kantor DPRD, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi dan membacakan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah pusat.

Selain menuntut evaluasi total program MBG, HMI mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), dan menghentikan aktivitas militer di wilayah sipil. Mahasiswa juga mendesak tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat luas.

BACA JUGA : BREAKING NEWS: Demo Narkoba di Panipahan Berujung Ricuh, Massa Rusak Rumah Terduga Bandar dan Bentrok dengan Aparat

Ketua DPRD Kota Tebingtinggi, Sakti Khadafi Nasution, menanggapi langsung aspirasi tersebut dengan menemui para pengunjuk rasa. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan massa.

“Kami menerima seluruh tuntutan pengunjuk rasa dan akan segera menyalurkannya kepada institusi yang lebih tinggi agar dapat ditindaklanjuti,” ujar Sakti Khadafi Nasution di hadapan massa aksi.

Guna memastikan tindak lanjut tersebut, perwakilan HMI meminta agar tuntutan mereka dituangkan dalam dokumen resmi. Ketua DPRD kemudian mengundang perwakilan pengurus HMI untuk berdialog di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, naskah tuntutan dibaca dan disetujui bersama. Ketua DPRD secara resmi membubuhkan tanda tangan pada dokumen tuntutan tersebut sebagai bukti penerimaan aspirasi. Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib dan damai setelah proses dialog di ruang kerja pimpinan DPRD rampung.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul HMI Tebingtinggi-Simalungun Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Evaluasi Program Makan Bergizi.

Simalungun,Perda.id 28 Juni 2026 – Sejumlah organisasi pers dan elemen masyarakat menyampaikan dukungan terbuka kepada Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sumatera Utara sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, agar segera membuka ruang publik berupa Media Center serta memperkuat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

Dukungan tersebut datang dari Persatuan Wartawan Simalungun (PWS), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Simalungun, Persatuan Wartawan Indonesia Batu Bara, Lingkar Rumah Rakyat, serta sejumlah organisasi dan elemen masyarakat lainnya.

Menurut organisasi pendukung, keberadaan Media Center di lingkungan KEK Sei Mangkei sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai perkembangan investasi, kegiatan tenant, serta dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan dari keberadaan kawasan tersebut. Selain itu, penguatan Pengamanan Objek Vital Nasional (Pam Obvit) dinilai perlu untuk memberikan rasa aman bagi investor, tenaga kerja, masyarakat, maupun seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan strategis nasional tersebut.

BACA JUGA : KRISIS PENEGAKAN HUKUM DUNIA DAN AKHIRAT: ANTARA KEADILAN MANUSIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DI HADAPAN TUHAN

PPWI Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa usulan ini bukanlah hal baru. Pada sekitar tahun 2023, PPWI telah menyampaikan surat kepada pihak terkait mengenai pentingnya pengamanan objek vital di KEK Sei Mangkei. Selanjutnya, pada tahun 2024, PPWI kembali menyampaikan surat kepada PT Kinra selaku pengelola kawasan serta Administrator KEK Sei Mangkei agar membuka ruang publik berupa Media Center sebagai sarana keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Namun hingga tahun 2026, menurut organisasi-organisasi tersebut, usulan itu belum terealisasi. Mereka kembali menyampaikan dukungan dan harapan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Ketua Dewan Kawasan KEK segera merealisasikan pembentukan Media Center dan penguatan Pam Obvit. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan informasi yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan sosial, mendukung iklim investasi yang sehat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, pengelola kawasan, investor, media massa, dan masyarakat.

Tuntutan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Pasal 3 dan 6), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Pengamanan Objek Vital Nasional.

BACA JUGA : Dewan Pengawas Persatuan Wartawan Simalungun Tegaskan Komitmen: Pers Harus Menjadi Penjaga Kebenaran dan Keadilan

Para organisasi berharap Ketua Dewan Kawasan KEK Sumatera Utara dapat segera membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Media Center dan penguatan Pam Obvit di KEK Sei Mangkei sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi, keamanan investasi, dan pelayanan publik yang profesional.

“Media Center bukan hanya menjadi sarana publikasi, tetapi juga menjadi wadah komunikasi, transparansi, dan penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Sementara Pengamanan Objek Vital merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan strategis nasional,” demikian disampaikan perwakilan organisasi pendukung. (Tim-Red)

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Sejumlah Organisasi Pers dan Elemen Masyarakat Desak Pembukaan Media Center dan Pengamanan Objek Vital di KEK Sei Mangkei.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Kasatreskrim dan Kasatresnarkoba, Berikut Daftar Lengkapnya.

MEDAN, PERDA.ID – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar praktik siaran langsung (live streaming) berkonten pornografi di platform TikTok. Seorang pelaku berinisial NFR (28), yang berperan sebagai host sekaligus pengelola akun “Koko BR”, diamankan karena mengeksploitasi konten asusila demi keuntungan materi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini bermula dari aduan masyarakat mengenai konten vulgar yang berpotensi diakses oleh anak di bawah umur.

“Kami menerima informasi pada 25 Mei 2026. Tim langsung bergerak melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, pada 26 Mei 2026,” ujar Kristinatara di Mapolda Sumut, Kamis (11/6/2026).

BACA JUGA : Polda Sumut Bongkar Jaringan Narkotika Simalungun-Batubara, 4 Orang Ditangkap dan 245 Gram Sabu Disita

Dalam praktiknya, tersangka NFR mengemas konten pornografi melalui kedok permainan atau challenge. Ia mengarahkan sejumlah perempuan dewasa sebagai talent untuk mempertontonkan bagian tubuh sensitif kepada publik.

Tersangka meraup keuntungan fantastis dari hadiah virtual (gift) yang dikirim penonton. Dalam sekali sesi live, jumlah penonton bisa mencapai 18.000 hingga 29.000 akun, dengan pendapatan tersangka yang ditaksir mencapai Rp5 juta per hari.

Kristinatara menegaskan, penindakan ini bukan sekadar soal pemberantasan pornografi, melainkan upaya preventif perlindungan anak. Ia menyoroti bahaya paparan konten negatif yang mudah diakses anak-anak melalui gawai.

“Ini ancaman serius bagi moral dan mental generasi muda. Ada korelasi nyata antara konten vulgar di ruang digital dengan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.

BACA JUGA : Polda Sumut Bongkar Penyelewengan Solar Subsidi di Tebing Tinggi, 5,5 Ton BBM Diamankan

Saat ini, polisi telah menyita sejumlah perangkat elektronik milik tersangka sebagai barang bukti. Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir akun tersebut guna memutus mata rantai penyebaran konten.

Atas perbuatannya, tersangka NFR dijerat dengan Pasal 407 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Polisi memastikan akan terus mendalami kasus ini untuk membongkar jaringan lain yang mungkin terlibat.

“Kami tidak akan menoleransi pihak mana pun yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pornografi,” pungkas Kristinatara.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Polda Sumut Bongkar Sindikat Live TikTok Pornografi: Host Raup Rp5 Juta per Hari.

LANGKAT, PERDA.ID – Keindahan alam Sumatera Utara terus menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Mulai dari hutan hujan tropis di Bukit Lawang, kawasan konservasi Gunung Leuser, Danau Toba, hingga Tangkahan, berbagai destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata alam yang unik dan berkesan.

Melihat tingginya minat wisatawan terhadap wisata alam dan petualangan, Trekking Sumatra Expedition hadir menawarkan berbagai paket perjalanan yang dirancang untuk membantu wisatawan menikmati keindahan Sumatera Utara secara lebih dekat dan autentik.

Salah satu program unggulan yang ditawarkan adalah Bukit Lawang Jungle Trekking, yakni kegiatan menjelajahi kawasan hutan hujan tropis di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser yang dikenal sebagai habitat alami orangutan Sumatera. Aktivitas ini menjadi salah satu pengalaman yang paling banyak diminati wisatawan asing saat berkunjung ke Sumatera Utara.

Selain trekking orangutan, Trekking Sumatra Expedition juga menyediakan berbagai pilihan perjalanan lainnya seperti wisata Danau Toba dan Pulau Samosir, petualangan alam Tangkahan, paket perjalanan lengkap dengan hotel dan transportasi, hingga layanan transportasi pribadi antar destinasi wisata.

Didukung oleh pemandu lokal berpengalaman dan tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Trekking Sumatra Expedition mengedepankan pelayanan profesional serta pengalaman wisata yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap lingkungan.

“Kami ingin wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam Sumatera Utara, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar yang menjadi bagian dari kekayaan daerah ini,” demikian keterangan dari pihak Trekking Sumatra Expedition.

Dalam setiap perjalanan, wisatawan diajak untuk menikmati keindahan alam secara bertanggung jawab melalui konsep wisata berkelanjutan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tetap menghormati habitat satwa liar, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Selain kawasan Bukit Lawang dan Gunung Leuser, wisatawan juga dapat menjelajahi berbagai destinasi populer lainnya seperti Danau Toba, Berastagi, Pulau Samosir, hingga Tangkahan yang dikenal dengan panorama alam dan sumber air panas alaminya.

Dengan semakin meningkatnya minat wisatawan terhadap wisata alam dan petualangan, Trekking Sumatra Expedition optimistis Sumatera Utara akan terus menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia yang diminati wisatawan dari berbagai negara.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Trekking Sumatra Expedition Tawarkan Pengalaman Menjelajahi Habitat Orangutan dan Keindahan Alam Sumatera Utara.

SIMALUNGUN,PERDA.ID– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan sejumlah program perbaikan dan peningkatan struktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran 2026. Sejumlah ruas strategis yang menjadi akses utama masyarakat, termasuk jalur Kerasaan–Perdagangan dan Bandar Masilam, masuk dalam daftar penanganan infrastruktur tersebut.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui akun informasi Sumatera Utara, program tersebut mencakup pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan, hingga pembangunan turap atau bronjong pada beberapa titik rawan.

Untuk wilayah Kecamatan Bandar dan sekitarnya, Pemprov Sumut merencanakan pemeliharaan berkala pada Ruas Kerasaan–Perdagangan sepanjang 3,50 kilometer dan Ruas Siantar–Kerasaan sepanjang 1,65 kilometer.

BACA JUGA : Jalan Lintas Perdagangan – Siantar Jadi Tempat Mandi Kerbau, Warga Marihat Bandar Desak Bobby Nasution dan PU Provinsi Segera Bertindak!

Selain itu, peningkatan struktur jalan juga akan dilakukan pada Ruas Perdagangan–Bandar Masilam sepanjang 2,00 kilometer guna meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan yang selama ini menjadi akses penting aktivitas masyarakat dan distribusi barang.

Tidak hanya di kawasan Perdagangan, program pembangunan juga menyasar sejumlah ruas jalan provinsi lainnya di Kabupaten Simalungun. Di antaranya rehabilitasi Ruas Siantar–Tanah Jawa sepanjang 1,00 kilometer serta peningkatan struktur Ruas Tanah Jawa–Batas Asahan sepanjang 2,00 kilometer yang turut dilengkapi pembangunan satu titik turap penahan tanah.

Pada jalur lainnya, Pemprov Sumut juga merencanakan peningkatan struktur Ruas Batas Pematangsiantar–Pematang Raya sepanjang 2,20 kilometer dan Ruas Simpang Raya–Sipintu Angin menuju Pelabuhan Tiga Ras sepanjang 4,00 kilometer.

BACA JUGA : Polemik Larangan Berjualan di KEK Sei Mangkei, Pemerhati Hukum Desak Kemenperin Evaluasi PT Kinra

Sementara itu, untuk mengantisipasi kerusakan akibat pergerakan tanah dan longsor, pembangunan turap atau bronjong direncanakan sebanyak lima titik di Ruas Batas Simalungun–Sondiraya.

Program penanganan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran konektivitas antarwilayah di Kabupaten Simalungun.

Sumber: Informasi rencana pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui akun informasi Sumut.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pemprov Sumut Perbaiki Jalan Kerasaan–Perdagangan dan Bandar Masilam di Simalungun.

MEDAN,PERDA.ID – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menggelar pra-rekonstruksi kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam Phantom KTV, Jalan Adam Malik, Medan, pada Senin (25/5/2026) siang. Dalam kegiatan yang memperagakan 27 adegan tersebut, petugas kepolisian bersama Bea dan Cukai Medan berhasil mengungkap barang bukti baru berupa 7 botol minuman keras (miras) yang menggunakan pita cukai palsu.

BACA JUGA : Warga Minta Pemkab Simalungun dan Kapolres Simalungun Periksa Izin Brewzy Bar di Perdagangan

Pra-rekonstruksi ini menghadirkan dua orang tersangka, yaitu IR (21) yang bekerja sebagai cleaning service di Phantom KTV sekaligus bagian dari manajemen, dan MF (22) yang bertindak sebagai pemasok narkoba kepada IR. Dalam reka adegan tersebut, terungkap bahwa IR secara aktif menawarkan pil ekstasi secara langsung kepada para pengunjung tempat hiburan malam sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas.

“Pelaku pertama berperan aktif menawarkan narkoba kepada pengunjung. Pelaku juga ditangkap di dalam ruangan KTV,” kata Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.

Selain mendalami kasus peredaran narkotika, petugas gabungan juga memeriksa legalitas minuman keras yang dijual di lokasi. Dari hasil pemeriksaan menggunakan alat khusus milik Bea dan Cukai terhadap 9 botol miras berbagai merek, petugas memastikan 7 botol di antaranya menggunakan pita cukai palsu.

BACA  JUGA : Warga Simalungun Desak THM Anda Perdagangan Ditutup Terkait Dugaan Peredaran Narkoba

“Kami juga mendapat temuan, yakni adanya miras palsu. Karena memang kami join dengan Bea dan Cukai sehingga hal ini terungkap,” tambah Rafli.

Pihak Polrestabes Medan menegaskan berkomitmen penuh untuk memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Kota Medan tanpa pandang bulu, termasuk mengantisipasi berbagai modus penyamaran yang dilakukan oleh para pelaku.

“Narkoba terus mencari jalan untuk memperkaya seseorang ataupun kelompok dengan cara yang ilegal. Kami pastikan, kami akan terus melawan hal tersebut, bagaimana cara mereka melakukan kamuflase,” pungkas Rafli.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Kasus Narkoba Phantom KTV Medan: Polrestabes Temukan 7 Botol Miras Pita Cukai Palsu Saat Pra-Rekonstruksi.

SIMALUNGUN – PERDA.ID | Kondisi infrastruktur Jalan Lintas Perdagangan – Siantar  Nagori Marihat Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, saat ini sudah melampaui batas kewajaran. Jalan provinsi yang merupakan jalur vital Perdagangan – Pematangsiantar, tepatnya di kawasan Batu Enam, kini hancur lebur hingga menyerupai “tempat mandi kerbau”. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah.

Pantauan di lokasi menunjukkan lubang-lubang besar yang menganga tertutup genangan air keruh setinggi betis orang dewasa. Meski jalur ini merupakan akses tunggal bagi pengendara dari arah Perdagangan menuju Kota Siantar, para pelintas kini harus bertaruh nyawa dan merusak kendaraan mereka hanya untuk bisa lewat.

Kekecewaan warga Marihat Bandar bukan tanpa alasan. Kerusakan parah ini dikabarkan sudah berlangsung selama hampir empat bulan tanpa ada tindakan nyata dari UPT Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara wilayah Siantar-Simalungun.

BACA JUGA : Kota Perdagangan Darurat, Forum Pemuda Simalungun: “Jangan Biarkan Berubah Menjadi Kota Kehancuran”

“Sepertinya Pemprov Sumut sengaja membiarkan jalan tersebut seperti ini. Apakah rakyat sengaja dipaksa harus lewat jalan tol yang kalau dari Perdagangan harus memutar jauh, sementara jalan umum dibiarkan hancur maut?” ujar salah satu warga setempat dengan nada penuh tanya.

Ketidakpuasan warga semakin memuncak ketika membandingkan kewajiban membayar pajak dengan hak mendapatkan fasilitas jalan yang layak.

“Seluruh warga dipaksa bayar pajak; mulai dari PBB, pajak restoran, hingga pajak jual beli tanah. Namun apa timbal balik yang kita terima? Tidak ada! Seharusnya pajak-pajak tersebut dikembalikan lewat perbaikan jalan. Faktanya, jalan kami dibiarkan jadi kubangan,” tegas warga lainnya yang merasa muak dengan kondisi tersebut.

Frustrasi karena tak kunjung diperbaiki, warga mengancam akan mengambil langkah ekstrem jika dalam satu minggu ke depan tidak ada pergerakan dari Dinas PU Provinsi. Warga berencana akan mendirikan portal penutup jalan dan mencangkul lubang-lubang tersebut lebih dalam lagi agar jalur tersebut ditutup total.

“Daripada dibiarkan tapi terus memakan korban dan merusak kendaraan, lebih baik ditutup sekalian kalau pemerintah memang tidak sanggup kerja,” ancam warga.

Kini, harapan warga tertumpu pada respons cepat dari Bobby Nasution. Masyarakat mendesak agar tokoh pemimpin Sumatera Utara tersebut segera menginstruksikan Dinas PUPR Provinsi untuk menurunkan alat berat ke lokasi Batu Enam – Marihat Bandar sebelum jatuh lebih banyak korban jiwa.

Pemerhati kebijakan publik, Ismoyo Adnan, turut memberikan tanggapan keras atas kondisi ini.

“Ini adalah penghinaan terhadap hak publik. Jika Pak Bobby Nasution dan PU Provinsi tetap tutup mata, maka mereka sedang mempertaruhkan ekonomi dan keselamatan rakyat Simalungun. Pemerintah jangan baru sibuk bekerja setelah rakyat turun ke jalan,” tegas Ismoyo Adnan.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kehadiran pihak dinas terkait di lokasi, sementara air terus menggenang dan lubang di Jalan Lintas Perdagangan-Siantar semakin bertambah dalam.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Jalan Lintas Perdagangan – Siantar Jadi Tempat Mandi Kerbau, Warga Marihat Bandar Desak Bobby Nasution dan PU Provinsi Segera Bertindak!.

MEDAN , PERDA.ID – Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kontribusi dukungan keuangan terhadap penanganan bencana di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumatera Utara 2027 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).

Mewakili Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora menerima piagam tersebut sebagai bentuk apresiasi atas solidaritas antardaerah. Pemkab Simalungun dinilai proaktif dalam memberikan dukungan finansial kepada Kabupaten Aceh Utara saat menghadapi dampak bencana pada tahun 2026.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antar-kepala daerah, terutama dalam situasi darurat bencana.

“Apresiasi bagi kepala daerah yang aktif membantu wilayah terdampak bencana sebagai wujud solidaritas antardaerah,” ujar Tito dalam sambutannya di Medan.

Selain memberikan apresiasi, Tito memaparkan kondisi makro Sumatera Utara yang menunjukkan tren positif. Ia mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut saat ini mencapai angka 76,47, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menyatakan bahwa Musrenbang ini merupakan instrumen strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat. Bobby menegaskan bahwa tahun 2027 adalah fase krusial dalam RPJMD 2025–2029.

“Tahun 2027 masuk fase percepatan pembangunan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, konektivitas wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bobby.

Agenda Musrenbang yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, juga melibatkan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Partisipasi aktif Simalungun dalam forum ini menegaskan komitmen daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di Sumatera Utara.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Bupati Simalungun Raih Penghargaan Kemendagri di Musrenbang Sumut 2027.

MEDAN, PERDA.ID– Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba (PM) Lumbantobing, pada Rabu (22/4/2026). Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Modern di Kota Sibolga yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 22 miliar.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengonfirmasi bahwa pemanggilan PM Lumbantobing merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang sama. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa mantan Wali Kota Sibolga periode 2019-2024, Jamaluddin Pohan, pada Selasa (10/3/2026).

“Yang bersangkutan (Wakil Wali Kota Sibolga) kita periksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern di Sibolga. Pemeriksaan itu masih dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar Kombes Ferry saat memberikan keterangan di Mapolda Sumut, Kamis (23/4/2026).

Pemeriksaan ini menyoroti peran PM Lumbantobing yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota selama dua periode. Pada periode pertama (2021-2024), ia mendampingi Jamaluddin Pohan. Saat ini, PM Lumbantobing kembali menjabat sebagai Wakil Wali Kota setelah memenangkan Pilkada 2024 berpasangan dengan Akhmad Syukri Nazry Penarik.

Keterangan PM Lumbantobing dinilai krusial oleh penyidik untuk merangkai fakta hukum terkait aliran dana dan prosedur pembangunan proyek tersebut. Hingga berita ini diturunkan, status PM Lumbantobing masih ditetapkan sebagai saksi, sementara Polda Sumut terus melakukan sinkronisasi data dengan pemeriksaan eks Wali Kota Jamaluddin Pohan yang telah dilakukan bulan lalu.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Polda Sumut Periksa Wakil Wali Kota Sibolga Terkait Dugaan Korupsi Rp 22 Miliar.

BATU BARA PERDA.ID – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu Bara berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial SS (40) yang ditemukan tewas di Kamar nomor 15 Hotel Sorake, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Polisi menetapkan MAA (61), seorang nelayan asal Kecamatan Talawi yang merupakan teman kencan korban, sebagai tersangka tunggal dalam peristiwa yang terjadi pada Senin, 20 April 2026 tersebut.

Kapolres Batu Bara, AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, dalam konferensi pers pada Kamis (23/04/2026), menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi Nomor LP/A/05/IV/2026. Korban SS pertama kali ditemukan tak bernyawa pada Senin pagi sekitar pukul 06.30 WIB.

“Berdasarkan hasil autopsi oleh dr. Ismurrizal, ditemukan luka memar pada kelopak mata, bibir, serta tanda kekerasan pada leher. Penyebab kematian korban adalah terhalangnya saluran pernapasan akibat pembekapan yang disertai pencekikan,” ujar AKBP Doly Nelson di Mapolres Batu Bara.

BACA JUGA : Polres Batubara Selidiki Penemuan Jenazah Perempuan di Hotel Sorake, Temukan Bungkusan Jamu di TKP

Motif pembunuhan diduga dipicu oleh ketersinggungan tersangka. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tersangka MAA dan korban menginap bersama di hotel tersebut. Setelah sempat berhubungan badan pada pukul 00.01 WIB, tersangka kembali mengajak korban berhubungan badan pada pukul 04.00 WIB. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh korban, yang kemudian memicu tindakan kekerasan oleh tersangka.

Petugas berhasil mengidentifikasi tersangka melalui rekaman CCTV hotel dan serangkaian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa bantal, handuk, puntung rokok, botol minuman, pakaian milik korban, serta rekaman CCTV yang disimpan dalam flashdisk.

BACA JUGA : Satresnarkoba Polres Batu Bara Tangkap Pemilik 21,44 Gram Sabu di Labuhan Ruku

“Tersangka telah mengakui perbuatannya dan saat ini telah ditahan di Polres Batu Bara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Kapolres.

Dalam rilis tersebut, Kapolres didampingi oleh Wakapolres Kompol Supendi dan Kasat Reskrim AKP Asagus Z.D. Jenazah korban sebelumnya telah dievakuasi ke RSUD Batu Bara sebelum akhirnya diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan untuk keperluan penyidikan.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Pembunuhan di Hotel Sorake Batu Bara: Polisi Tangkap Nelayan Berusia 61 Tahun.

MEDAN, PERDA.ID– Tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus dua dari tiga anggota komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Medan Marelan. Penangkapan tersebut dilakukan secara bertahap pada Senin (20/4/2026) dan Selasa (21/4/2026), di mana salah satu pelaku berinisial JS (30) terpaksa dikejar petugas hingga ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Dirreskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan respons cepat kepolisian atas aksi pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Juliana (43). Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ileng Uki, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan, pada 15 April 2026 sekira pukul 13.00 WIB.

“Kasus ini bermula dari laporan korban bernama Juliana yang menjadi korban begal saat perjalanan pulang usai mengantar anaknya sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan intensif dan analisis rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku,” ujar Kombes Ricko dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (22/4/2026).

Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan modus operandi yang cukup sadis. Korban dipepet saat mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu pelaku menyayat lengan kanan korban menggunakan pisau cutter sebelum merampas tas miliknya.

Kronologi penangkapan dimulai saat petugas membekuk pelaku pertama, IH (29), di kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang pada Senin (20/4/2026). Dari hasil pengembangan, diketahui otak pelaku berinisial JS melarikan diri ke luar provinsi. JS akhirnya berhasil diringkus di Aceh Tamiang keesokan harinya.

Kombes Ricko yang didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan dan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi, menegaskan bahwa kedua pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas.

“Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Saat diminta menunjukkan lokasi persembunyian rekan mereka, kedua pelaku mencoba melakukan perlawanan yang membahayakan petugas, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan mereka,” tegas Kombes Ricko.

Saat ini, IH dan JS telah diamankan di Mapolda Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga telah mengantongi identitas satu pelaku lainnya yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tengah dalam pengejaran intensif.

Polda Sumut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan dan berkomitmen meningkatkan intensitas patroli di titik-titik rawan kriminalitas.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Polda Sumut Tangkap Komplotan Begal Sadis Marelan, Satu Pelaku Diringkus di Aceh.

PADANGSIDIMPUAN (PERDA.ID) – Kompol Parlindungan Panjaitan, SH, MH resmi mengemban amanah baru sebagai Wakapolres Padangsidimpuan. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, SH, SIK, MH, dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat di Halaman Apel Mapolres, Jumat (17/4/2026).

Kompol Parlindungan Panjaitan sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Binjai Utara, Polda Sumatera Utara. Beliau hadir menggantikan Kompol Rahman Takdir Harahap, SH, yang kini dipercaya menjabat sebagai Kabagbinopsnal Ditres PPA dan PPO di Mapolda Sumut.

Kehadiran Kompol Parlindungan di jajaran Polres Padangsidimpuan diharapkan mampu memberikan warna baru dalam memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah “Bumi Dalihan Natolu”. Sebagai pejabat yang memiliki pengalaman mumpuni di wilayah hukum Sumatera Utara, kepemimpinannya dinilai akan sangat vital dalam mendukung program-program Kapolres Padangsidimpuan.

Keluarga besar media PERDA.ID turut memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelantikan ini.

“Segenap jajaran redaksi media PERDA.ID mengucapkan Selamat dan Sukses atas jabatan baru Kompol Parlindungan Panjaitan, SH, MH sebagai Wakapolres Padangsidimpuan. Semoga pengabdian beliau mengalir membawa manfaat besar bagi masyarakat dan institusi Polri,” tulis pernyataan resmi redaksi.

Selain pelantikan Wakapolres, acara tersebut juga meresmikan beberapa pejabat utama lainnya, termasuk Kasat Narkoba yang kini dijabat oleh AKP Juli Purwono, SH, MH, dan Kasat Binmas yang dijabat oleh Iptu Kuspil Pianto, SH.

Dengan formasi baru ini, masyarakat Padangsidimpuan menaruh harapan besar pada peningkatan pelayanan kepolisian yang lebih responsif dan profesional. Acara pelantikan diakhiri dengan sesi Temu Pisah di Aula Pratidina yang dipenuhi suasana kekeluargaan.

Artikel asli diterbitkan di PERDA ID dengan judul Media PERDA.ID Ucapkan Selamat kepada Kompol Parlindungan Panjaitan Sebagai Wakapolres Padangsidimpuan.